Forumkota.id __ Gagasan yang dilempar oleh Muhammad Nursalim, pengamat politik asal Lamongan, mengenai gemuknya struktur birokrasi yang tidak berbanding lurus dengan efektivitas kinerja adalah sebuah autokritik yang tajam sekaligus relevan. Dengan sekitar 49 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Dinas, Lamongan seharusnya menjadi lumbung kesejahteraan. Namun, realitasnya, jika hanya segelintir dinas yang bekerja optimal, maka ada “sumbatan” besar dalam mesin pemerintahan daerah yang perlu segera dibedah.
Urgensi Optimalisasi Dinas
Pernyataan Nursalim menyoroti paradoks birokrasi: kuantitas lembaga yang besar namun minim akselerasi. Berikut adalah kerangka pemikiran mengapa optimalisasi 3-4 dinas saja sudah mampu mengubah wajah ekonomi Lamongan:
- Efek Domino Sektoral: Keberhasilan satu dinas (misal: Lingkungan Hidup melalui pembagian bibit produktif) akan meringankan beban dinas lain (misal: Dinas Sosial) karena kemandirian ekonomi warga meningkat.
- Literasi Program: Masalah utama bukan ketiadaan program, melainkan kampanye yang tidak masif. Masyarakat seringkali tidak tahu bahwa hak mereka (seperti bibit gratis) tersedia di meja dinas.
- Kesejahteraan Berbasis Rumah Tangga: Pemanfaatan aset privat (pekarangan rumah) dengan bantuan modal tanaman produktif dari pemerintah adalah skema pembangunan ekonomi paling dasar namun paling kuat.
Analisis Berdasarkan Program Pemerintah Pusat
Apa yang dikritisi oleh Nursalim sebenarnya sangat sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Jika dinas-dinas di Lamongan tidak bergerak masif, mereka sebenarnya sedang berjalan lambat di tengah instruksi pusat yang berlari kencang.
Program Perhutanan Sosial dan Rehabilitasi Hutan (KLHK)
Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki mandat melalui BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) untuk mendistribusikan bibit gratis. Program ini bertujuan untuk mitigasi bencana sekaligus peningkatan ekonomi hijau. Jika Dinas Lingkungan Hidup Lamongan tidak menjemput bola secara agresif dan mengedukasi warga bahwa 1 KTP bisa mendapatkan puluhan bibit, maka target nasional untuk pemulihan lahan dan peningkatan pendapatan warga perdesaan akan terhambat di level lokal.
Ketahanan Pangan Nasional (Kementerian Pertanian)
Pemerintah pusat saat ini menekankan pada penguatan ketahanan pangan berbasis keluarga. Jika Dinas Peternakan atau Dinas Perikanan Lamongan bergerak selaras dengan program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) milik pusat, maka pemberian bantuan bibit ternak kecil atau benih ikan harusnya menjadi rutinitas yang menjangkau hingga ke level desa. Pernyataan Nursalim benar adanya; jika satu rumah bisa menghasilkan alpukat dari DLH, telur dari Dinas Peternakan, dan ikan dari Dinas Perikanan, maka kemiskinan ekstrem di Lamongan seharusnya bisa ditekan secara drastis.
Reformasi Birokrasi dan SAKIP
Pemerintah Pusat melalui KemenPAN-RB terus mendorong implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Esensi SAKIP bukan sekadar laporan administratif, melainkan efektivitas penggunaan anggaran untuk hasil nyata (outcome). Jika dari 49 dinas hanya sedikit yang berdampak, maka secara sistemik ada kegagalan dalam penerjemahan visi bupati ke dalam kinerja teknis dinas.
Kesimpulan dan Pertanyaan Besar
Ketidakhadiran kampanye masif dari dinas-dinas terkait menimbulkan kecurigaan publik: apakah ini masalah kompetensi, atau kurangnya kemauan politik (political will) untuk melayani? Kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya menjadi jargon di baliho. Ia harus hadir dalam bentuk bibit alpukat yang tumbuh di halaman rumah warga, ternak yang berkembang di kandang desa, dan kemudahan akses informasi program.
Jika birokrasi masih merasa nyaman dengan rutinitas tanpa inovasi, maka 49 dinas tersebut hanya akan menjadi beban anggaran daripada menjadi mesin penggerak kesejahteraan. Sudah saatnya Lamongan membuktikan bahwa besarnya struktur organisasi juga berarti besarnya manfaat bagi rakyatnya.
Jurnalis – Ade R.
Editor – Sunariyanto
