, JAKARTA – Formasi Tim Reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subiantosampai saat ini belum juga diumumkan. Padahal, tim tersebut sebelumnya diharapkan terbentuk hanya dalam waktu 3 minggu.
Saat pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024–2029 di Istana Negara, Rabu (17/9/2025), Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa Presiden Prabowo rencananya akan membentuk tim Reformasi Kepolisian.
Ia menekankan bahwa tim tersebut diperkirakan akan secara resmi dibentuk dalam jangka dua hingga tiga minggu mendatang.
“Pak Presiden juga menyampaikan kepada saya bahwa akan membentuk tim reformasi Kepolisian. Mungkin dalam 2-3 minggu ke depan tim tersebut akan dibentuk,” ujar Yusril.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan penyelesaian pembentukan Komite Reformasi Kepolisian segera tuntas.
Ia mengatakan, Presiden Prabowo telah memberi tugas kepada penyusunan tim tersebut dan rencananya akan diumumkan dalam minggu ini.
“Menunggu, akan segera diumumkan,” kata Prasetyo.
Pada kesempatan lain, Penasihat Khusus Presiden untuk Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri mengatakan bahwa struktur tim reformasi Polri sedang dalam penyusunan.
Hal ini diungkapkan Dofiri ketika berjumpa dengan wartawan di Mabes Polri pada Jumat (19/9/2025).
“Tim ini baru akan disusun,” kata Dofiri.
Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menyampaikan bahwa proses reformasi Polri di dalam Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kini memasuki tahap yang sangat penting.
Menurutnya, meskipun ia belum menerima laporan langsung secara rinci, sejumlah petunjuk kuat menunjukkan bahwa tim transformasi-reformasi Polri telah mulai beroperasi.
“Secara keseluruhan kita hanya perlu menunggu, karena beberapa indikasi menunjukkan bahwa ini sudah berjalan,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Mahfud MD sebagai Ketua Tim Perubahan Polri?
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menerima undangan dari istana melalui Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, untuk berkontribusi dalam pelaksanaan Reformasi Polri.
Itu yang dia sampaikan dipodcastSaluran YouTube pribadi @Mahfud MD Official, pada hari Selasa (23/9/2025). Ia menyatakan siap membantu pemerintah jika merasa mampu melakukan tugas tersebut.
“Saya bantu urusan Polri, Reformasi Polri,” ujarnya dalam podcast tersebut.
Awalnya Teddy menghubungi Mahfud pada 15 September 2025. Saat itu Mahfud sedang mengajar di Yogyakarta, sehingga tidak bisa bertemu. Pertemuan akhirnya terlaksana pada 16 September, sore hari.
Kemudian, Mahfud rencananya akan bertemu Prabowo di Istana Negara pada 19 September atau hari Jumat pekan lalu. Namun pertemuan tersebut dibatalkan karena Prabowo harus menghadiri sidang PBB.
Mahfud menyatakan bahwa tidak ada pembicaraan terkait posisi atau jabatan dalam Komite Reformasi Polri.
“Tetapi tidak membahas posisi tertentu. Saya ingin membantu, membantu tetapi juga memberikan bahan,” jelasnya.
Saat ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Hukum, ia sudah memahami hal-hal yang perlu diperbaiki dalam struktur Polri, sehingga hanya membutuhkan waktu singkat untuk memperbaiki berbagai masalah.
Ia menyebutkan terdapat tiga aspek dalam penerapan hukum. Pertama, isi atau ketentuannya. Kedua, struktur atau alat pelaksananya. Ketiga, budaya atau kultur. Meskipun berdasarkan temuannya, Polri hanya menghadapi masalah budaya.
“Polisi ini kehilangan budaya dan semangat pengabdian. Jadi tidak banyak yang perlu diubah karena aturan apa pun yang baik di Polri itu bagaimana? Sudah tersedia semua dalam Undang-Undang,” katanya.