Forum Kota, TIOM – Kekacauan menghiasi Distrik Melagi, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, setelah ribuan penduduk terpaksa melarikan diri akibat operasi militer yang dilakukan oleh pasukan TNI di kawasan tersebut pada hari Minggu (05/10/2025).
Operasi pemeriksaan yang berlangsung dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIT melibatkan dua helikopter serta pasukan darat yang bergerak di berbagai permukiman penduduk.
Wakil Ketua II DPR Papua Pegunungan, Terius Yigabalom, bersama Ketua DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Wakil Ketua I dan II, Plt Kepala Dinas Sosial, Petron Tabuni serta tokoh intelektual dan masyarakat, melakukan kunjungan langsung ke tempat pengungsian pada Selasa (6/10/2025).
Kunjungan tersebut direspon dengan perasaan haru dan air mata oleh para pengungsi secara budaya untuk menyambut mereka yang datang sebagai anggota keluarga, namun juga menggambarkan situasi yang mereka alami.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, setidaknya 2.000 penduduk dari tiga desa melaporkan mengungsi ke dua lokasi aman di sekitar Distrik Melagi.
Kondisi masyarakat dianggap sangat memprihatinkan, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak dan perempuan yang mengalami trauma akibat suara tembakan dan operasi penyisiran.
Pengamatan Wartawan di tempat pengungsian, setelah kejadian tersebut, anak-anak dan perempuan dievakuasi ke lokasi pengungsian sementara di tepi jalan utama dengan pakaian yang mereka kenakan.
Warga terlihat mengibarkan bendera merah putih di sebelah kiri dan kanan tempat pengungsian sebagai tanda agar daerah tersebut tidak menjadi target serangan pasukan militer.
Akibat kejadian tersebut, masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas di kebun seperti biasanya dan memutuskan untuk tinggal di tempat pengungsian.
Mereka saat ini sangat memerlukan bantuan berupa makanan dan kebutuhan pokok lainnya.
Selama kunjungan tersebut, anggota DPR Provinsi dan Kabupaten memberikan bantuan berupa beras serta makanan yang sudah siap dihidangkan kepada para pengungsi.
Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya, Petron Tabuni, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan memberikan bantuan dan memastikan kondisi para pengungsi tercatat dengan baik.
“Kami datang langsung untuk memantau keadaan masyarakat di lapangan. Mereka sangat memerlukan perhatian dan dukungan. Kami berharap pemerintah pusat melalui kementerian dan instansi terkait dapat memberikan perhatian penuh kepada masyarakat yang terkena dampak,” katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Lanny Jaya Riswan Kogoya menyatakan bahwa operasi yang dilakukan secara mendadak tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah maupun lembaga legislatif daerah dinilai tidak sesuai.
“Kami merasa terkejut karena tidak ada pengumuman resmi sebelumnya. Jika memang aparat ingin melakukan operasi, seharusnya ada koordinasi dengan kepala distrik atau kepala kampung. Agar masyarakat sipil tidak ikut menjadi korban,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa DPRD akan segera mengajukan aspirasi masyarakat ke tingkat provinsi agar ditindaklanjuti dalam rapat bersama DPR Papua Pegunungan.
Di sisi lain, Wakil Ketua II DPR Papua Pegunungan Terius Yigibalom menyampaikan rasa prihatin yang mendalam terhadap kondisi yang sedang berlangsung.
Ia menilai tindakan militer yang dilakukan pada saat waktu ibadah hari Minggu pagi menyebabkan luka batin yang besar bagi masyarakat.
“Kami langsung turun ke lapangan dan melihat kondisi secara langsung. Benar, masyarakat sedang bersiap melakukan ibadah perjamuan kudus saat penyisiran terjadi. Akibatnya, ibadah dibatalkan dan warga lari ke hutan,” kata Yigibalom.
Ia menginginkan agar aparat keamanan lebih memprioritaskan koordinasi dan pendekatan kemanusiaan sebelum mengambil tindakan di lapangan.
“Jangan hanya karena perintah pemerintah negara, warga sipil harus dijadikan korban. Pemerintah daerah dan pusat perlu bekerja sama secara koordinasi. Kepala desa dan kepala wilayah tahu siapa saja penduduknya. Komunikasi sangat penting agar rakyat tidak terus-menerus menjadi korban,” tambahnya.
Selain melakukan inspeksi langsung ke lokasi, Yigibalom juga mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan pemulihan trauma, khususnya bagi anak-anak yang merasa takut akibat operasi tersebut.
“Kami sendiri melihat banyak anak kecil yang masih merasa takut. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah terapi pemulihan agar mereka dapat kembali ke sekolah dan menjalani kehidupan yang biasa,” katanya.
Di akhir pidatonya, Yigibalom menekankan bahwa kekerasan senjata yang terus-menerus terjadi di Tanah Papua hanya memperpanjang rasa sakit yang dialami masyarakat.
“Baik TNI maupun TPNPB telah mengalami banyak korban. Hal ini harus segera berakhir. Papua membutuhkan perdamaian, bukan darah dan air mata,” katanya. (*)
