Derana NTT –Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 kembali menjadi perbincangan menarik, khususnya di kalangan tenaga pendidikan dan kesehatan.
Banyak guru dan tenaga kesehatan yang berstatus honorer atau pegawai swasta meragukan apakah mereka akan masuk dalam daftar penerima bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji tahun ini.
Bantuan ini dimaksudkan untuk mempertahankan kemampuan beli karyawan peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Berdasarkan catatan pendistribusian BSU sebelumnya, khususnya pada tahun 2021, karyawan di bidang pendidikan dan kesehatan tidak termasuk.
Pada masa itu, pemerintah lebih menekankan pendistribusian dana kepada sektor industri yang dianggap paling terkena dampak dari wabah, seperti industri barang kebutuhan pokok, transportasi, dan perdagangan.
Situasi ini menimbulkan rasa kecewa di kalangan pegawai non-ASN di sektor pendidikan dan kesehatan yang merasakan dampak ekonomi secara langsung.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, menyampaikan bahwa hingga kini pihaknya masih dalam proses penyelesaian skema, kriteria, dan ketentuan penerima BSU 2025.
Pemerintah mengambil keputusan dengan hati-hati agar bantuan subsidi upah dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
Belum ada keputusan resmi apakah karyawan di sektor pendidikan dan kesehatan akan kembali dikecualikan atau justru masuk sebagai penerima dalam tahun ini.
Ida menekankan bahwa keputusan akhir akan diperoleh setelah koordinasi lengkap antara Kemenaker, Kementerian Keuangan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Banyak pekerja yang tidak termasuk prioritas berharap kebijakan tahun ini lebih inklusif, mengingat sebagian besar dari mereka menerima gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
