Sebanyak 4.014 perguruan tinggi negeri dan swasta mengumumkan dukungan serta menyatakan siap berkontribusi dalam mendukung kelancaran program prioritas Presiden.Prabowo SubiantoRibuan universitas tersebut adalah institusi pendidikan tinggi yang menjadi anggota Forum Rektor Indonesia danBadan Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Eduart Wolok setelah Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, pada hari Kamis, 14 Agustus 2025.
Deklarasi tersebut juga dihadiri oleh 217 rektor dari universitas di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Ketua Forum Rektor Indonesia Nurhasan, Rektor Universitas Lambung Mangkurat Ahmad Alim Bachri, Rektor Universitas Nusa Cendana Maxs. U.E. Sanam, dan Rektor Universitas Palangka Raya Salampak.
Eduart menyatakan pernyataan bersama ini sebagai bentuk tegas dari Forum Rektor dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, seperti makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi desa, pemeriksaan kesehatan gratis, program 3 juta rumah di 40 ribu desa, serta berbagai program lainnya.
“Penetapan ini didasarkan pada semangat gotong-royong, tanggung jawab akademik, dan moral kebangsaan,” ujar Eduart saat membacakan deklarasi, sebagaimana dilaporkan Antara pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Dukungan terhadap Prabowo Muncul dari Masalah Kemiskinan
Eduart menyatakan bahwa dasar pertimbangan perguruan tinggi adalah tanggung jawab akademik terhadap isu kemiskinan. “Deklarasi ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap program pemerintah, khususnya mengenai Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kemiskinan ekstrem,” ujar Eduart.
Kampus, menurutnya, memiliki hubungan langsung dengan isu tersebut. Ia memberikan contoh, jumlah mahasiswa dari kalangan kurang mampu yang diterima di universitas negeri semakin meningkat. “Ini menunjukkan bahwa pemberantasan kemiskinan menjadi program serius yang harus kita dukung bersama,” kata Eduart.
Dukungan terhadap Prabowo disampaikan atas nama komunitas akademik Dukungan untuk Prabowo diungkapkan dengan menggunakan nama sivitas akademika Pihak yang mendukung Prabowo mengklaim bahwa dukungan tersebut berasal dari kalangan akademisi Dukungan terhadap Prabowo diklaim datang dari sivitas akademika Pernyataan dukungan terhadap Prabowo disampaikan oleh pihak akademis Dukungan untuk Prabowo diwakili oleh kelompok akademik Dukungan terhadap Prabowo dilakukan atas nama institusi pendidikan Dukungan terhadap Prabowo disebut berasal dari lingkungan akademik Dukungan untuk Prabowo dinyatakan dengan klaim dari sivitas akademika Dukungan terhadap Prabowo diakui sebagai perwakilan dari kalangan akademis
Eduart menyampaikan pernyataan dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo yang dibacakan di Surabaya, Jumat, 14 Agustus 2025, mewakili seluruh institusi kampus.
“Yang merupakan nama dari civitas akademika. Karena ketika kami membicarakan pengentasan kemiskinan, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi harus menjadi bagian penting dari upaya tersebut,” ujar Eduart.
Menurut Eduart, penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi dapat difokuskan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah, bukan hanya berhenti pada jurnal akademik. “Sangat disayangkan jika penelitian mengenai kemiskinan hanya berakhir pada publikasi. Ada kesempatan implementasi yang bisa dimaksimalkan,” katanya.
Ahli Mengatakan Potensi Munculnya Konflik Kepentingan
Ahli pendidikan Ina Liem menganggap pernyataan politik besar yang dipimpin oleh lembaga pendidikan tinggi menimbulkan masalah etika yang serius dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia akademik.
Kampus memang dapat berkontribusi dalam program pemerintah, namun pernyataan politik massal dari pimpinan universitas menimbulkan risiko.conflict of interest“Dukungan politik dapat dikaitkan dengan akses dana, proyek, atau posisi jabatan,” ujar Ina kepadaTempo, Sabtu, 16 Agustus 2025.
Menurutnya, jika hal ini terus berlangsung, perguruan tinggi akan kehilangan kemandiriannya. “Dalam kondisi seperti ini, pernyataan politik justru memperkuat kecurigaan bahwa kampus lebih fokus pada pencarian dana dan hubungan dengan pihak berkuasa, dibandingkan menjaga martabatnya sebagai penjaga integritas dan pemikiran kritis bangsa,” katanya.
Dewan Rektor Menolak Pernyataan yang Mengandung Isi Politik
Eduart menyangkal bahwa dukungan tersebut memiliki nuansa politik. Menurutnya, dasar dari deklarasi tersebut adalah Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 mengenai pemberantasan kemiskinan dan pengurangan kemiskinan ekstrem.
“Kami tidak terlibat dalam ranah politik. Kami merasa diwajibkan karena melihat pemberantasan kemiskinan sebagai kewajiban etis,” ujar Eduart.
Ia menjelaskan, kampus memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi isu sosial-ekonomi. Contohnya, jumlah mahasiswa dari kalangan kurang mampu yang diterima di perguruan tinggi negeri semakin meningkat. “Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan kemiskinan harus menjadi program serius yang sama-sama kita dukung,” katanya.
Serikat Mahasiswa: Jangan Hanya Menjadi Alat Pembenaran
Ketua Serikat Pekerja Kampus Dhia Al Uyun menyatakan bahwa sebanyak 4.014 perguruan tinggi negeri dan swasta telah mengumumkan sikap yang cenderung ikut-ikutan atau tidak mandiri.
“Sikap ini jelas menunjukkan ketidakberdayaan kampus dalam mengutamakan kepentingan penguasa atau menjadi alat bagi kekuasaan yang tidak pro-rakyat,” ujar Dhia Al Uyun dalam pernyataan tertulis pada Sabtu, 16 Agustus 2025.
Menurut Uyun, seharusnya kampus berperan sebagai tempat menghasilkan ilmu pengetahuan, bukan justru menjadi alat untuk melindungi kepentingan pemerintah. Ia mengkritik sikap lembaga pendidikan tinggi dan meminta adanya perbaikan.
Dede Leni dan Dian Rahma Fika berperan dalam penyusunan artikel ini.
