, JAKARTA – Pakar dari Inpoin Center, Dr Tasrif M Saleh, mengajak Kepolisian Indonesia (Polri) untuk ikut berpartisipasi dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
“Program MBGSangat berpengaruh terhadap masyarakat, tetapi menghadapi masalah penting yaitu keamanan dan kesehatan. Oleh karena itu, Polri perlu terlibat,” kata Tasrif di Jakarta, Sabtu (11/10).
Tasrif mengatakan hingga saat ini telah ditemukan sebanyak 5.626 kasus keracunan akibat MBG di berbagai kota dan kabupaten yang ada di 16 provinsi.
Selain itu, dugaan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penggunaan anggaran MBG yang disalahgunakan menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan pelaksanaan program.
“Publik meminta evaluasi dan penghentian program MBG. Ini merupakan serangan awal terhadap pemerintahan Prabowo. Karena pemerintah perlu memberikan jaminan terhadap program strategisnya,” tegas Tasrif.
Menurut para akademisi dari Universitas Jayabaya, pemerintah perlu menglibatkanPolridalam program MBG untuk mengungkapkan masalah krisis kepercayaan terhadap pemerintah khususnya di sektor penegakan hukum yaitu keamanan dan keadilan.
“Polri bukan hanya bertugas menjaga integritas atau akuntabilitas, tetapi juga memberikan jaminan serta kepastian dalam hal keadilan dan ketenangan,” katanya.
Sebagai lembaga penegak hukum, Polri akan memantau program pemerintah dengan menerapkan sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan, penyalahgunaan, atau ancaman keamanan secara lebih awal.
Peran tersebut karena Polri memiliki alat yang lengkap seperti Satuan Kerja Intelkam, Kortas Tipikor,Bareskrim.
“Polri memiliki alat yang mampu mendeteksi dini dan mengawasi penyimpangan dana dari program nasional strategis. Peran ini memungkinkan tidak adanya masalah keracunan dan pengurangan anggaran dalam program MBG,” tutup Tasrif.(mcr10/jpnn)