FORUM KOTA.ID | Aliansi Pemuda dan Masyarakat Lombok Timur melakukan konsolidasi di Lesehan Bebalung Masbagik guna menyiapkan “Rabu Keramat” (Aksi Jilid II) pada 10 Desember 2025. Aksi ini bertujuan mengungkap dugaan penyimpangan teknis proyek gedung BPKB Satlantas Polres Lotim (Rp25,7 miliar, dikerjakan PT Sultan) serta kasus “hilang tanpa jejak” di Satreskrim Polres Lotim. Koordinator Fahri “menyatakan masyarakat tidak puas dengan komunikasi, transparansi, dan penanganan kasus di instansi tersebut. Tujuh posko penggalangan massa dibentuk, dan PT Sultan menuntut pemeriksaan menyeluruh (tudingan belum verifikasi).”
Aliansi memberi ultimatum: jika tidak ada keadilan yang memadai, maka akan ada Aksi Jilid III, dan laporan akan diterbitkan ke Kejaksaan serta KPK.
Ketua Umum DPC HIMMAH NWDI Lombok Timur (Muzanni Ardian) juga memaparkan bacaannya terhadap kasus tersebut.
Sebagai lembaga mahasiswa yang bergerak di bidang pengawasan dan advokasi masyarakat, HIMMAH NWDI melihat kedua kasus ini sebagai wujud kegagalan sistem yang mendasar. Terhadap proyek BPKB: dari lensa kita, dugaan penggunaan material tidak sesuai standar dan proses pengadaan yang mencurigakan menunjukkan bahwa pengawasan internal polres dan lembaga terkait TIDAK BERFUNGSI. Uang Rp25,7 miliar yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik terindikasi terbuang sia-sia karena kemacetan yang seharusnya terdeteksi sejak awal.
Mengenai kasus hilang tanpa jejak di Satreskrim: ini melanggar prinsip keadilan yang kita junjung tinggi sebagai mahasiswa hukum dan advokasi. Bagaimana bisa laporan masyarakat tidak diproses dengan benar, bahkan menghilang? Ini bukan hanya masalah komunikasi, tapi masalah integritas dan tanggung jawab aparat.
Untuk itu, HIMMAH NWDI akan aktif berpartisipasi dalam ‘Rabu Keramat’ dengan membawa data dan analisis yang kami miliki. Kita tidak hanya turun ke jalanan, tapi juga akan membantu menyusun bukti yang solid untuk laporan ke KPK dan Kejaksaan. Kita menuntut: audit total proyek BPKB yang dilakukan oleh pihak independen, dan penyelidikan mendalam terhadap setiap kasus hilang tanpa jejak dengan menuntut tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Tidak ada ruang untuk maaf dalam urusan uang publik dan keamanan masyarakat!”
