Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat – Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan Diniah Islamiah (HIMMAH NWDI)Lombok Timur, (Muzanni Ardian) mengeluarkan kecaman yang tegas terhadap dugaan tindakan kejam dan pemukulan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) selama aksi damai yang digelar Aliansi Peduli Pariwisata (APIPI) terkait pengelolaan sektor pariwisata lokal. Kejadian yang seharusnya dapat diatasi dengan cara yang konstruktif malah berujung pada kekacauan, dengan dua peserta aksi mengalami cedera serius dan hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Soedjono Selong.
Muzanni menegaskan bahwa aksi yang digelar APIPI merupakan wujud hak asasi rakyat yang sah untuk menyampaikan aspirasi, dilakukan dengan cara yang damai, membawa spanduk dan pidato tanpa ada indikasi pun kerusuhan atau gangguan ketertiban umum. Namun, justru hal ini dijawab dengan kekerasan yang tidak perlu dari pihak aparat yang seharusnya bertugas melindungi dan mengamankan jalannya aktivitas masyarakat.
“Sangat menyakitkan hati melihat aparat yang seharusnya menjadi penjaga keadilan justru menjadi pelaku kekerasan terhadap orang-orang yang hanya ingin berbicara tentang kebutuhan rakyat. Kedua korban yang terluka bahkan tidak melakukan tindakan apapun yang mengganggu – mereka hanya berdiri dan berusaha menjaga ketertiban di antara massa,” tegas Ketu Umum DPC HIMMAH NWDI, dengan nada penuh kemarahan namun tetap menjaga sikap proporsional. “Tindakan seperti ini bukan lagi tentang pengamanan, melainkan jelas bentuk keganasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat kita maffakkan. APH seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat, bukan tembok yang memisahkan dan bahkan menyakiti mereka yang hanya menginginkan perbaikan.”
Dalam kesempatan yang sama, Ketu Umum DPC HIMMAH NWDI menambahkan, “Kita sebagai generasi muda tidak bisa diam melihat kedzaliman seperti ini terjadi di tanah air kita sendiri. Hak untuk menyampaikan pendapat secara damai adalah pijakan dasar demokrasi yang kita junjung tinggi. Kekerasan yang dilakukan oleh sebagian elemen APH tidak hanya menyakiti fisik korban, namun juga merusak fondasi kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum yang seharusnya menjadi benteng perlindungan rakyat.”
Muzanni menuntut penyelidikan tuntas dan objektiv dari pihak berwenang terkait peristiwa ini. “Identitas pelaku pemukulan harus diungkapkan, dan mereka serta pihak yang memiliki kewenangan memberikan mandat pengamanan harus dituntut pertanggungjawaban secara hukum dan administratif sepenuhnya. Korban berhak mendapatkan keadilan, dan masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas,” tambahnya.
- Mengacu pada rencana aksi jilid III yang akan digelar APIPI besok, Ketu Umum DPC HIMMAH NWDI menyampaikan, “Kami menegaskan agar pihak berwenang dapat menangani situasi dengan cara yang profesional, menghormati hak asasi manusia, serta memberikan ruang yang aman bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kita tidak akan tunduk pada intimidasi kekerasan. Kita akan terus berdiri bersama rakyat yang berjuang untuk keadilan dan perbaikan sistem yang lebih baik. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali, dan pihak berwenang dapat menunjukkan komitmen yang nyata dalam menjaga keamanan serta menghormati hak setiap warga negara.”
Hingga saat ini, pihak kepolisian dan dinas terkait belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tindakan kekerasan tersebut. Kondisi kesehatan kedua korban sedang dalam pengawasan ketat, meskipun telah menunjukkan perkembangan yang positif sesuai dengan informasi dari pihak rumah sakit.
