PIKIRAN RAKYAT – Dalam tenggang waktu perdebatan publik tentang tim reformasi Polri yang dihiasi oleh nama-nama besar dalam bidang hukum seperti Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, dan Yusril Ihza Mahendra, muncul sebuah gagasan alternatif yang kuat.
Pemikiran ini menunjukkan bahwa akar masalah Polri tidak hanya berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melibatkan manajemen, budaya organisasi, serta sistem pelayanan.
Di tengah lanskap ini, nama Ignasius Jonan, mantan Menteri Perhubungan dan Menteri ESDM, dianggap sebagai tokoh penting yang mampu melengkapi para ahli hukum tersebut.
Kepala Pusat Studi Politik dan Isu Strategis Indonesia, Nana Rukmana, mengatakan kehadiran para ahli hukum tata negara sangat penting dalam mereformasi Polri dari segi regulasi dan wewenang. Namun, menurutnya, hal ini hanya menyelesaikan sebagian dari masalah.
“Kita tidak dapat menyangkal keunggulan para ahli hukum tersebut. Namun, masalah yang mendasar di tubuh Polri terletak pada sistem manajerial yang perlu direformasi total, budaya kerja yang harus diubah, serta pelayanan publik yang memerlukan standar yang baru. Di sinilah pentingnya peran seorang Ignasius Jonan,” kata Nana pada Rabu, 15 Oktober 2025.
Menurutnya, Polri merupakan sebuah perusahaan besar dengan produknya berupa keamanan dan pelayanan. “Siapa yang
Siapa yang paling berhasil mereformasi sebuah perusahaan negara besar yang dulu dianggap sulit untuk diubah? Jawabannya adalah Jonan di PT Kereta Api Indonesia (KAI),” katanya.
Pencapaian yang Menginspirasi: Mulai dari KAI Sampai Freeport
Jejak karier Jonan di PT KAI menjadi ikon perubahan perusahaan di Indonesia. Ia mengubah wajah perusahaan yang rugi, kacau, dan terkenal dengan ketidaknyamanan menjadi organisasi yang menguntungkan, canggih, serta berfokus pada kepuasan pelanggan.
Meskipun banyak negara di dunia mengalami kegagalan dalam mereformasi sistem transportasi kereta api mereka. Contohnya adalah India, Pakistan, Bangladesh, sebagian wilayah Eropa Timur, dan Amerika Selatan yang masih berupaya untuk memperbaikinya dan memerlukan penyempurnaan.
Bukti menunjukkan, di bawah pimpinannya, Jonan berhasil:
- Mengubah kerugian menjadi keuntungan yang besar bagi PT KAI.
- Menghilangkan kebiasaan penumpang berada di atap kereta, sebuah isu sosial yang sudah lama muncul selama beberapa dekade.
- Mengosongkan stasiun dari para pedagang ilegal dan penjual tiket abal-abal, sehingga menciptakan ruang publik yang menyenangkan.
- Menggunakan sistem tiket digital yang jelas dan menghentikan kegiatan penjualan ilegal.
- Mempertahankan disiplin waktu yang menjadikan kereta api sebagai alat transportasi paling dipercaya.
Terdapat sebuah kisah yang penuh dengan ironi dan sering dijadikan contoh keputusannya. Jonan, yang terkenal sebagai perokok berat, adalah orang yang menerapkan larangan merokok sepenuhnya di seluruh area stasiun serta di dalam gerbong kereta tanpa terkecuali.
“Lucunya, seorang perokok berat justru paling keras melarang orang merokok di keretanya. Aturan ini diterapkan tanpa memandang siapa pun. Bahkan para kiai tua yang kebanyakan merupakan perokok berat yang bepergian dengan kereta pun dengan tulus memadamkan rokoknya ketika masuk ke area stasiun. Ini bukan tentang hukum, tetapi tentang penerapan sistem dan perubahan budaya. Polri membutuhkan sikap tegas seperti ini,” ujar Nana.
Kemenangan lain yang luar biasa terjadi ketika menjabat sebagai Menteri ESDM. Jonan menjadi tokoh utama dalam negosiasi yang berhasil mengembalikan 51 persen saham PT Freeport Indonesia ke tangan Ibu Pertiwi, pencapaian yang sebelumnya dianggap tidak mungkin tercapai.
Integritas Tanpa Pengorbanan dan Kepentingan Integritas yang Tidak Pernah Berubah dan Kepentingan Integritas yang Tidak Terpengaruh dan Kepentingan Integritas yang Sempurna dan Kepentingan Integritas yang Tetap Konsisten dan Kepentingan
Salah satu keunggulan utama Jonan, menurut Nana, adalah posisinya yang tidak berpihak pada partai politik. Ia tidak memiliki keterkaitan dengan partai mana pun, sehingga memberinya kebebasan dalam bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan data serta kepentingan negara, bukan instruksi politik.
“Lihatlah kasus Kereta Cepat Jakarta Bandung. Jonan menolaknya karena analisis yang teliti bahwa proyek tersebut tidak akan memberi manfaat bagi negara dan justru memberatkan APBN. Ia bersedia kehilangan posisinya demi prinsip tersebut,” ujar Nana.
Sikap Jonan ini, selanjutnya, kini tampak mendapatkan dukungan ketika Menteri Keuangan yang baru, Purbaya, juga menyampaikan keberatan serupa terhadap beban keuangan proyek tersebut. “Ini menunjukkan bahwa Jonan tidak mudah dipengaruhi. Integritasnya telah terbukti. Polri membutuhkan pemimpin perubahan yang tidak memiliki keterkaitan politik dan tidak bisa dikendalikan oleh kepentingan apa pun,” katanya.
Kemampuan Manajerial Skala Raksasa
Saat berada di pemerintahan, kemampuan manajerial Jonan dalam mengelola acara besar dengan tingkat kompleksitas tinggi telah terbukti. Ketika Paus Fransiskus baru-baru ini berkunjung, Jonan ditunjuk sebagai ketua panitia nasional.
Acara berlangsung dengan lancar dan aman, membuktikan kemampuannya dalam mengatur logistik dan keamanan yang rumit, sebuah keahlian yang sangat penting untuk meningkatkan institusi sebesar Polri.
Nana menambahkan, kehadiran Jonan tidak akan menjadi ancaman, tetapi justru dukungan bagi anggota Polri yang baik dan berkompeten. “Saya percaya, masih banyak anggota Polri di lapangan yang merupakan orang-orang baik yang ingin bekerja secara profesional. Mereka lelah dengan sistem yang korup dan tidak adil,” ujarnya.
“Kehadiran Jonan akan menciptakan sistem yang melindungi mereka, menawarkan jalur karier yang jelas berdasarkan prestasi, serta meningkatkan kesejahteraan. Ia akan menjadi teman dekat bagi polisi yang baik,” katanya lagi.***