.CO –Komisi C DPRD Jombang mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang guna memastikan realisasi anggaran berjalan dengan baik menjelang akhir tahun 2025.
Ketua Komisi C DPRD Jombang, M. Zahrul Jihad, menyampaikan bahwa penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di instansi tersebut hanya mencapai 55 persen.
Di dalam RDP tersebut juga diungkapkan bahwa terdapat satu proyek yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu pembangunan Jembatan Kudubanjar.
“Kami mengadakan rapat ini agar seluruh rencana program dapat berjalan dengan lancar dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Kami tidak menginginkan ada proyek yang terlambat. Sebelum akhir tahun, semua harus selesai,” katanya, Jumat, 5 Desember 2025.
Sementara Kepala Dinas Perkim Jombang yang menjabat sementara, Syaiful Anwar, mengakui realisasi anggaran saat ini masih berada pada tingkat 55 persen. Namun, ia tetap yakin target penyerapan dapat mencapai 86 persen menjelang akhir tahun.
Menurut Syaiful, rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh kegagalan lelang pembangunan Jembatan Kudubanjar yang terjadi hingga tiga kali. Keadaan ini mengakibatkan adanya sisa anggaran (Silpa) dari proyek yang tidak bisa terealisasi.
“Untuk proyek lainnya, telah selesai dan tinggal menunggu pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, penyerapan APBD kami akan meningkat,” katanya.
