BULA. Seram Bagian Timur Provinsi Maluku – Musyawarah Daerah (Musda) V DPD Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) berubah menjadi ajang penuh kontroversi. Alih-alih melahirkan keputusan demokratis, forum tersebut justru berakhir ricuh pada 21 April 2026 dan tanpa kepastian, memicu tudingan adanya permainan dalam proses persidangan.
Sorotan tajam datang dari Pimpinan Kecamatan (PK) Kian Darat, Gamin Kilrey. Ia secara terbuka menuding pimpinan sidang, Masdjan Sangaji, tidak netral dan diduga “menunggangi” jalannya forum demi kepentingan tertentu.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Gamin menilai jalannya sidang jauh dari prinsip demokrasi. Ia menyoroti kebijakan pimpinan sidang yang berulang kali melakukan skorsing tanpa alasan yang transparan.
Sidang dibuat bertele-tele dan penuh skorsing tanpa kejelasan. Ini bukan lagi soal teknis, tapi sudah mengarah pada dugaan adanya upaya mengendalikan hasil Musda,” tegasnya.
Menurut Gamin, forum sebelumnya telah menyepakati aturan tegas terkait dukungan. Setiap Pimpinan Kecamatan hanya diperbolehkan memberikan dukungan kepada satu kandidat. Dukungan ganda secara otomatis dinyatakan gugur dan tidak dihitung.
Namun hasil verifikasi menunjukkan peta dukungan yang sebenarnya sudah jelas. Sebanyak tujuh PK memberikan dukungan kepada Agil Rumakat, sementara empat PK mendukung Ismail Rumbalifar.
Secara aturan dan fakta di lapangan, hasilnya sudah terang. Tidak ada ruang tafsir lagi. Tapi justru di titik itu, sidang seperti ‘ditahan’ dan tidak diarahkan pada keputusan,” ungkapnya.
Ia bahkan mempertanyakan independensi pimpinan sidang yang diutus langsung dari DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku. Menurutnya, kehadiran perwakilan DPD I seharusnya menjadi penjamin netralitas, bukan sebaliknya.
Pimpinan sidang seharusnya menjaga marwah forum. Tapi yang terjadi malah menunjukkan ketidakmampuan, atau bahkan dugaan keberpihakan. Ini yang membuat situasi memanas dan berujung ricuh,” lanjut Gamin.
Kericuhan yang terjadi di Gedung Serbaguna Dinas Kesehatan SBT itu disebut sebagai akumulasi kekecewaan peserta terhadap jalannya sidang yang dinilai tidak transparan dan cenderung mengabaikan kesepakatan awal.
Gamin juga menegaskan bahwa dukungan mayoritas kepada Agil Rumakat bukan keputusan emosional, melainkan hasil pertimbangan matang atas rekam jejak kepemimpinan yang dinilai berhasil menjaga eksistensi Partai Golkar di SBT.
Selama ini Golkar tetap solid, fraksi di DPRD utuh, dan kontribusi partai di pemerintahan daerah diakui. Itu fakta. Jadi dukungan kami jelas dan terukur,” katanya.
Lebih jauh, ia menyampaikan peringatan keras kepada DPD I Partai Golkar Maluku agar tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan sidang.
Kami minta DPD I segera turun tangan. Evaluasi total pimpinan sidang. Jangan biarkan ada dugaan kepentingan yang merusak demokrasi internal partai,” tegasnya.
Hingga saat ini, Musda V Golkar SBT masih menyisakan tanda tanya besar. Tidak adanya keputusan final justru memperkuat spekulasi bahwa proses tersebut tidak berjalan secara independen.
Peristiwa ini menjadi ujian serius bagi komitmen Partai Golkar dalam menjaga prinsip demokrasi internal. Jika tidak segera diselesaikan secara transparan dan adil, bukan tidak mungkin kepercayaan kader di tingkat bawah akan terus terkikis.*** Muhammad Lausepa.
