, JAKARTA — Industripinjamanonlinealias pinjol mencatatkan tingkat wanprestasi 90 atau TWP90, aliaskredit macetMasih terjaga pada tingkat 2,75%. Meskipun demikian, masih ada 20 pinjol yang memiliki TWP90 di atas 5%.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpandangan bahwa setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan 20 pindar ini memiliki TWP90 di atas ambang batas.
Faktor pertama yang ditekankan adalah mengenaiskoring kredit. Menurutnya, kemampuan masing-masingplatformdalam memprediksi kemampuan bayar calonpeminjamberbeda-beda, tanpa ada standar yang baku.
“Artinya, ada platform yang kualitas pendanaannya bagus, ada pula yang kualitas pendanaannya jelek. Maka secara industri sebenarnya tidak jelek, bahkan turun TWP90 industrinya dibandingkan dengan bulan lalu. Namun, karena ada perbedaan dan tidak ada satu standar tertentu, maka ada platform yang TWP90-nya di atas 5%,” ujar Huda kepadaBisnis, Rabu (10/9/2025).
Karena itu, dia menyarankan adanya batas ambang atauambang batasyang menjadi standar minimalpenilaian kreditDia berkata, sekarang sudah ada dari sisi usia dan pendapatan, tetapi menurutnya pendapatan itu sulit untuk diverifikasi.
“Namun, data-data yang diperoleh untukskoring kreditjuga tidak standar. Seharusnyaambang batasdilakukan untukfilteringbahwa nilai kredit A buruk di perbankannya. Maka seharusnya diperlukan integrasi dengan SLIK,” saran dia.
Selain menyorotiskoring kredit, Huda juga menilai faktor ekonomi yang sedang lesu, sehingga menyebabkan maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga menjadi salah satu penyebab yang membuat TWP90 lebih dari 5%.
Ia berkata, mungkin saatpeminjammengajukan pembiayaan ke pindar masih berpenghasilan, tetapi ketika tagihannya berjalan,peminjamItu terkena PHK. Atau bisa juga ketika terkena PHK dan tidak memiliki penghasilan, mereka mengajukan pinjaman. Dengan demikian, pinjaman tersebut menjadi tidak berkualitas dan membuka peluang gagal bayar alias galbay.
Maka, penting untuk dilakukan olehplatformadalah memperbaikiskoring kreditdengan data dan model yang lebih akurat. OJK juga harus memfasilitasi integrasi SLIK dengan data yang dimiliki olehplatformatau industri pindah,” kata Huda.
Tidak sampai di situ, pengamat Celios ini juga menyarankan jika gagal bayar disebabkan oleh kondisi ekonomi atau kondisikeadaan force majeure, sebaiknya dibuatkan skema penangguhan pembayaran utang atau restrukturisasi.
Sebelumnya dilaporkan, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan bahwa di tengah ketidakpastian dan tantangan ekonomi global, OJK memperhatikan adanya potensi risiko terkait kualitas kredit atau gagal bayar, yang dapat berdampak pada laba industri.
“OJK terus mendorong industri pindar untuk melakukan langkah mitigasi risiko yang diperlukan melalui tindakan pengawasan dan pembinaan kepada penyelenggara pindar,” katanya.
Pada periode yang sama, industri pinjaman P2P lokal mencatatkan laba secara agregat sebesar Rp1,34 triliun. Agusman menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat tetap terjaga terhadap industri ini, ditunjukkan dengan peningkatan outstanding pendanaan pinjaman hingga Juli 2025 menjadi sebesar Rp84,66 triliun.
