TANAH DATAR, FORUMKOTA.ID – Semangat membara siswi calon Paskibraka untuk menyambut hari kemerdekaan justru dipatahkan secara sepihak. Camat Lima Kaum Beni Oriza, S.E., M.M., memberhentikan secara tiba-tiba siswi berinisial Oli nama samaran, dari latihan Paskibra menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI 17 Agustus, hanya karena satu kesalahan kecil—padahal ia baru menyelesaikan latihan penuh baru satu hari dan belum pernah diberi teguran atau surat peringatan sebelumnya.
Kasus ini menimpa siswi salah satu SMP di wilayah Kecamatan Lima Kaum yang namanya disembunyikan demi perlindungan. Ia telah berjuang keras melatih fisik, kedisiplinan, dan semangat nasionalisme demi bisa berkibar di hari kemerdekaan. Namun keputusan pengusiran langsung dari barisan pelatihan yang berada di bawah naungan Kecamatan ini dinilai sangat tidak bijak dan mengabaikan dampak psikologis anak.
Orang tua siswi berinisial RN menyampaikan protes keras langsung di Kantor Camat, Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kuam,pada Kamis (06/08). “Latihan ini untuk menanamkan cinta tanah air, tapi begini kah kebijakan di bawah naungan Camat? Membuat keputusan tanpa memikirkan perasaan dan mental anak yang sudah berjuang,” ujarnya sedih melihat putrinya kini terpukul dan kehilangan semangat.
Tindakan tersebut diduga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1): Mengatur bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
Hal ini juga berlawanan dengan prinsip UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mewajibkan pendekatan edukatif dan pemberian kesempatan memperbaiki diri—bukan hukuman sepihak. Pembinaan Paskibra seharusnya melatih kedisiplinan sekaligus membangun mental, bukan mematikan harapan anak yang ingin berbakti di hari kemerdekaan.
Yang menyakitkan, Camat dinilai tak menunjukkan rasa bersalah dan tak memberi ruang kesempatan bagi Oli sedikit pun. Masyarakat berharap keputusan segera ditinjau ulang: biarkan semangat kemerdekaan tumbuh lewat bimbingan, bukan dihancurkan lewat keputusan yang melanggar hak anak.***
