Di tengah tumpukan pembenahan fasilitas publik dan isu pendidikan yang mendasar, Pemerintah Kota Semarang di bawah kepemimpinan Walikota Agustina Wilujeng Pramestututi justru memilih bersolek lewat seremoni. Melalui edaran resmi Dinas Pendidikan yang bersifat wajib, program latihan hingga persiapan pemecahan Rekor MURI menyanyikan Mars MTQ secara serentak pada 12 September mendatang memantik gelombang kritik pedas dari masyarakat dan para orang tua murid.
Kebijakan ini dinilai sangat nir-empati, baik dari sisi manajemen waktu maupun pemaksaan peran. Bagian paling mencolok terletak pada jadwal rundown acara utama di Lapangan Simpang Lima yang baru dimulai pukul 19.45 WIB. Namun, beban terberat justru ditanggung oleh para murid SD dan orang tua mereka. Untuk mengejar acara yang baru dimulai malam hari tersebut, para siswa SD diwajibkan sudah kumpul di sekolah masing-masing sejak sore hari demi persiapan dan mobilisasi.
Hal ini memicu komplain keras dari para orang tua. Mereka mempertanyakan logikanya anak-anak usia sekolah dasar harus berada di sekolah hingga larut malam—belum lagi memperhitungkan potensi keterlambatan atau acara yang molor, hal yang sudah menjadi rahasia umum dalam agenda panggung pemerintah. Anak-anak yang seharusnya sudah beristirahat di rumah setelah seharian belajar, justru dipaksa menguras fisik dan mental demi sebuah seremoni massal.
Mirisnya lagi, instruksi wajib dari Dinas Pendidikan ini ditabrakkan secara merata tanpa memandang latar belakang agama. Murid-murid non-Muslim pun ikut diwajibkan hadir dan menyanyikan lagu keagamaan tersebut demi memenuhi kuota jumlah peserta pencapaian rekor. Praktik pemaksaan ini terang-terangan mencoreng esensi kebebasan beragama dan toleransi di lingkungan sekolah.
Langkah ini memperlihatkan prioritas kepemimpinan yang lebih memburu panggung citra ketimbang kesejahteraan serta hak-hak dasar peserta didik. Alih-alih menghadirkan kebijakan edukatif yang inklusif dan memanusiakan anak, Pemkot Semarang dan Dinas Pendidikan justru memamerkan manajemen acara yang buruk, beban fisik bagi siswa, serta pemaksaan yang mengabaikan keberagaman demi selembar piagam penghargaan.
YANG KAMI PERTANYAKAN
Ego Birokrasi vs Kesejahteraan Anak
“Ibu Walikota, apakah piagam Rekor MURI ini lebih berharga daripada waktu istirahat dan kesehatan anak-anak SD yang dipaksa siaga dari sore sampai larut malam hanya demi ambisi pencitraan Pemkot?”
Pemaksaan Agama & Toleransi
“Dinas Pendidikan mewajibkan seluruh siswa hadir, termasuk yang non-Muslim, untuk menyanyikan lagu keagamaan tertentu. Apakah Pemkot sengaja menabrak prinsip toleransi dan kebebasan beragama di sekolah cuma demi memenuhi kuota jumlah peserta MURI?”
Manajemen Acara dan Buruknya Perencanaan
“Acara baru mulai jam 19.45 WIB di Simpang Lima dan sangat rawan molor. Jam segitu anak-anak seharusnya sudah tidur, bukan malah keluyuran di sekolah. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau anak-anak ini jatuh sakit atau kelelahan di sekolah besoknya?”
Urgensi Kebijakan & Pemborosan Anggaran/Energi
“Di saat banyak masalah pendidikan dasar di Semarang yang belum selesai, kenapa Pemkot justru sibuk memobilisasi ribuan anak sekolah untuk acara seremoni yang sama sekali tidak ada nilai edukasinya bagi siswa?”
Respons Atas Keluhan Orang Tua
“Orang tua murid saat ini meradang dan merasa dieksploitasi oleh kebijakan ini. Apakah Walikota mau meminta maaf dan membatalkan kewajiban ini, atau tetap bergeming demi gengsi rekor?”
*** Dani, Warga Kota Semarang.
