, JAKARTA – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan pengunduran diri Direktur Utama (Dirut) PT. Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menunjukkan buruknya pengelolaan pemerintahan eraPresiden Prabowo Subianto.
“Masih kacau dan tidak memiliki rencana kerja yang jelas,” katanya melalui layanan pesan, Selasa (12/8).
Terlebih lagi, menurut Arief, Joao mengundurkan diri dari jabatannya karena PT. Agrinas tidak memberikan dukungan terkait anggaran.
Eks Wakil Ketua Gerindra tersebut menganggap alasan PT. Agrinas tidak menerima dukungan anggaran bisa diartikan sebagai kinerja para ajudan Prabowo yang kurang optimal.
“Jika boleh saya ucapkan, seluruh pendukung Prabowo hanyalah omongan kosong yang lebih bersifat promosi, padahal pemerintahan Prabowo sudah hampir sepuluh bulan,” katanya.
Arief juga menganggap pengunduran diri Joao dari jabatan Direktur Utama PT. Agrinas mencerminkan ketidakmampuan manajemen Danantara dalam mengumpulkan dana untuk mendukung visi Prabowo terkait kedaulatan pangan.
“Menunjukkan bahwa Danantara belum memiliki modal kerja, semua masih berada pada tahap perhitungan dan menghitung aset BUMN, dan tentu saja aset tersebut belum tentu likuid,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT. Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengundurkan diri dari posisinya, meskipun baru menjabat selama enam bulan.
Joao sudah mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Danantara Indonesia, yang telah diterima oleh staf di tingkat manajer.
Joao mengakui bahwa ia belum mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara dan para petani, sehingga memutuskan untuk mundur.
Saya sangat menyesal dan memohon maaf kepada seluruh rakyat, khususnya kepada para petani, kepada negara, serta presiden yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk menjalankan jabatan ini. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan pengunduran diri saya dan meminta maaf,” kata Joao.
Joao menyampaikan bahwa masalah pangan merupakan isu yang sangat mendesak, sehingga perlu segera mengambil langkah-langkah percepatan serta melakukan tindakan nyata guna memperbaiki kondisi pertanian yang tertinggal.
“Realisasi kedaulatan pangan ini belum sepenuhnya didukung oleh para pemangku kepentingan atau para pendukungnya, sehingga hingga saat ini kami belum memperoleh dukungan penuh untuk dapat melaksanakan langkah-langkah nyata yang telah kami siapkan, termasuk dukungan dana,” katanya.(ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
