Forum Kota | SIDOARJO – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sidoarjo 2026 resmi mengalami perubahan signifikan setelah disepakati bersama oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (25/11) lalu.
Sejumlah komponen anggaran mulai dari pendapatan, belanja daerah hingga pembiayaan resmi dinaikkan untuk memperkuat program prioritas pembangunan tahun depan.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo Mohammad Rojik, menegaskan bahwa perubahan RAPBD tidak diambil secara terburu-buru. Setiap keputusan telah melalui serangkaian pembahasan mendalam dengan berpedoman pada mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, Banggar telah melakukan identifikasi isu strategis dan memetakan kebutuhan prioritas daerah.
Selain itu, Banggar juga menampung berbagai masukan dari masyarakat, pemerhati kebijakan, serta para pemangku kepentingan lain yang memahami kondisi riil di lapangan.
“Perubahan ini merupakan hasil musyawarah mufakat setelah kami melihat berbagai masukan dan koreksi dari banyak pihak,” ujar Rojik.
“Termasuk melihat situasi dan kondisi langsung di lapangan yang membutuhkan respons anggaran yang lebih kuat.”
Ia menilai, dinamika pembangunan Sidoarjo yang semakin kompleks menuntut perubahan struktur anggaran.
Dengan demikian, APBD 2026 benar-benar dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini menghambat kualitas pelayanan publik.
Dalam pemaparannya, Rojik menyebut bahwa salah satu poin paling mencolok dalam RAPBD 2026 adalah kenaikan target pendapatan daerah.
Dari posisi sebelumnya sebesar Rp 4,7 triliun, kini pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp 5,1 triliun.
Kenaikan ini menunjukkan keyakinan pemerintah daerah terhadap potensi pendapatan yang bisa terus ditingkatkan, baik dari sisi pajak daerah, retribusi, maupun sumber pendapatan sah lainnya.
Adapun belanja daerah yang sebelumnya sebesar Rp 5,1 triliun kini melonjak menjadi Rp 5,7 triliun, atau naik sekitar Rp 600 miliar. Tambahan belanja ini diharapkan memberi ruang lebih luas bagi Pemkab Sidoarjo untuk mempercepat program strategis, terutama yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan warga.
Tak hanya itu, komponen pembiayaan daerah juga mendapatkan penyesuaian besar, dari sebelumnya Rp 402 miliar menjadi Rp 679 miliar.
Menurut Rojik, peningkatan pembiayaan tersebut akan memperkuat kapasitas daerah dalam mengeksekusi program prioritas yang selama ini terbatas oleh ruang fiskal.
“Dengan pembiayaan yang lebih besar, program-program strategis yang bersifat jangka panjang dapat dilaksanakan secara lebih konsisten,” ungkapnya. (edw)
