Forumkota.id – LOMBOK TIMUR – Di saat ribuan warga masih berjuang melewati jalanan rusak yang berisiko membahayakan keselamatan serta menghambat kegiatan ekonomi, pimpinan DPRD Lombok Timur dikaitkan dengan rencana pembaruan tampilan dalam gedung dewan. Langkah ini memunculkan pertanyaan dan sorotan dari DPC HIMMAH NWDI Lombok Timur, yang menduga kebijakan tersebut merupakan bentuk ketidaktepatan dalam menanggapi kebutuhan nyata masyarakat.
Kondisi jalan di sejumlah wilayah seperti Wanasaba, Pengadangan, dan beberapa kecamatan lainnya sudah lama menjadi keluhan warga. Permukaan aspal yang rusak, lubang-lubang terbuka, hingga ruas jalan yang nyaris tidak layak dilalui menjadi pemandangan sehari-hari yang belum mendapatkan penanganan serius.
Namun di tengah kebutuhan perbaikan prasarana yang dinilai mendesak itu, informasi mengenai rencana pembaruan interior gedung DPRD Lombok Timur menjadi perhatian publik. Hal ini memunculkan dugaan adanya kesenjangan antara kepentingan masyarakat umum dengan prioritas yang diambil oleh para wakil rakyat.
Ketua DPC HIMMAH NWDI Lombok Timur, Muzan, menyampaikan pandangan bahwa langkah tersebut diduga sebagai bentuk kesalahan penentuan prioritas yang sulit dipahami.
“Ketika jalan-jalan di daerah pemilihan mereka sendiri masih berlubang dan usulan masyarakat terkait perbaikan jalan terus disampaikan namun belum ada tindak lanjut, sementara yang disiapkan justru pemolesan gedung dewan, maka wajar jika publik bertanya: kepada siapa sebenarnya mereka memberikan perhatian dan mewakili kepentingan?” ungkap Muzan.
Jalan Rusak Bertahun-tahun, Penanganan Belum Terlihat Jelas
Kerusakan jalan di berbagai wilayah Lombok Timur bukanlah masalah baru. Warga mengaku sudah bertahun-tahun menyampaikan keluhan, namun hingga kini belum melihat upaya perbaikan yang berarti.
Di Kecamatan Wanasaba, beberapa ruas jalan utama dilaporkan rusak parah dengan lubang cukup dalam yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Pengadangan dan Kecamatan Pringgasela, di mana akses jalan antardesa rusak dan menyulitkan pergerakan warga sehari-hari.
Bagi masyarakat, jalan bukan sekadar sarana umum, melainkan penopang utama kegiatan ekonomi, pendidikan, dan akses pelayanan kesehatan. Ketika jalan rusak, berbagai aktivitas menjadi terganggu dan menimbulkan dampak kerugian bagi warga.
Kondisi yang menjadi perhatian adalah sebagian besar anggota DPRD saat ini merupakan wakil dari wilayah-wilayah yang memiliki masalah kerusakan jalan tersebut. Namun, hingga saat ini perbaikan jalan belum tampak menjadi agenda utama yang dibahas secara serius di lembaga legislatif.
DPC HIMMAH NWDI Lombok Timur menyampaikan bahwa persoalan ini tidak sekadar perbedaan pandangan dalam kebijakan. Organisasi tersebut menduga keputusan yang mendahulukan pembaruan tampilan gedung di tengah kebutuhan prasarana yang mendesak, menunjukkan kemungkinan berkurangnya kepekaan terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.
“Kami berpendapat bahwa rencana ini diduga menempatkan kenyamanan dan penampilan gedung di atas kesulitan yang dirasakan masyarakat. Jalan yang rusak diketahui menghambat akses pendidikan, ekonomi, hingga pelayanan kesehatan. Hal ini diduga bukan sekadar salah prioritas, namun juga bentuk kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dasar warga,” kata Muzan.
Berkaitan dengan hal itu, DPC HIMMAH NWDI Lombok Timur meminta Ketua DPRD Lombok Timur untuk mempertimbangkan kembali rencana pembaruan interior gedung dan mengalihkan fokus perhatian lembaga legislatif pada upaya percepatan perbaikan jalan yang selama ini menjadi harapan warga.
“Kami juga meminta seluruh fraksi di DPRD Lombok Timur memperlihatkan sikap berpihak pada masyarakat dengan menjadikan pembangunan dan perbaikan jalan sebagai poin utama dalam pembahasan anggaran daerah,” tegas Muzan.
Polemik ini pada akhirnya tidak hanya berbicara soal pembaruan gedung atau alokasi dana. Hal yang menjadi sorotan publik adalah seberapa besar para wakil rakyat masih peka terhadap kenyataan yang dialami masyarakat setiap harinya.
Ketika warga harus berhati-hati melewati jalan berlubang demi bekerja, bersekolah, atau berobat, sementara perhatian para pejabat lebih tertuju pada penataan ruang kerja dan keindahan gedung, maka wajar jika publik memiliki dugaan mengenai arah keberpihakan mereka yang memegang mandat rakyat.
“Pertanyaan utamanya bukan lagi soal berapa anggaran yang akan digunakan. Hal yang perlu dilihat adalah seberapa besar kepedulian para wakil rakyat diduga benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang telah memilih mereka,” tambah Muzan.
Apabila rencana pembaruan gedung tetap berjalan sementara jalan-jalan rusak di berbagai wilayah masih belum ada kepastian penyelesaian, DPC HIMMAH NWDI Lombok Timur mengisyaratkan kemungkinan akan menggalang dukungan masyarakat untuk melakukan aksi, guna mendesak Ketua DPRD Lombok Timur agar meninjau ulang rencana pembaruan interior gedung tersebut.
