JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) akan mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 2027.
Pada dasarnya, kebijakan semacam ini telah diumumkan sejak tahun 2017, namun hingga kini belum juga diwujudkan.
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Agus Pratiknyo, penerapan kebijakan Zero ODOL 2027 sulit dicapai karena pemerintah belum memberikan kemudahan dalam proses administrasi bagi pelaku usaha transportasi.
Agus menyatakan bahwa pemerintah perlu menyusun skema yang dapat memenuhi kebutuhan pelaku usaha yang ingin mengembalikan kondisi kendaraannya ke normal.
“Harus ada upaya kita untuk menerima. Baik itu disebut dengan istilah amnesti, atau bentuk lainnya yaitu pemutihan. Silakan, berikan mereka kesempatan untuk mendapatkan kemudahan. Silakan, kamu akui kesalahanmu,” ujar Agus kepada, Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, banyak pengusaha yang sebenarnya berkeinginan untuk mematuhi aturan, tetapi menghadapi kesulitan dalam mengurus dokumen legal kendaraan yang telah diubah atau dikembalikan ke kondisi asli. “Normalisasi tidaklah mudah. Hanya memotong itu mudah. Yang rumit adalah mendapatkan dokumen legal atas kendaraan yang telah dinormalisasi. Hal ini perlu didukung dan diberikan kemudahan,” ujar Agus.
Agus juga menyoroti pendekatan pemerintah yang dianggap tidak menyeluruh dalam menyusun kebijakan Zero ODOL.
Pemerintah hanya memperhatikan tujuan akhir tanpa mempertimbangkan situasi di lapangan. “Pemerintah ini hanya melihat dari kaca depan. Tidak mau melihat ke belakang. Bahwa pada 2027 saya ingin Zero ODOL. Bagaimana dengan kaca belakang yang penuh kendaraan ini? Yang tidak patuh pada aturan,” kata Agus.
Ia menegaskan bahwa kebijakan seperti peremajaan armada atau normalisasi kendaraan tidak dapat dijalankan secara mendadak tanpa data yang valid dan dukungan administratif.
