BULA , Seram Bagian Timur Provinsi Maluk –
Ratusan warga Desa Bitorik, Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, melakukan aksi pemalangan terhadap SD Negeri 7 Kilmuri pada Selasa (16/6/2026). Aksi tersebut dilakukan dengan menggunakan batang dan daun sagu yang dipasang di area sekolah sebagai bentuk penolakan terhadap kepala sekolah baru yang ditunjuk, yakni Ismail Kelsaba.
Pemalangan dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas kebijakan pergantian kepala sekolah yang sebelumnya dijabat oleh putra asli Desa Bitorik. Warga menilai pergantian tersebut dilakukan tanpa alasan yang jelas, padahal kepala sekolah sebelumnya dinilai telah berjuang keras dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan di sekolah tersebut, termasuk menghadirkan program pembangunan gedung sekolah melalui program revitalisasi.
Menurut sejumlah warga, pergantian kepala sekolah yang terjadi menjelang pelaksanaan pembangunan revitalisasi sekolah menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mereka mengaku khawatir pergantian tersebut memiliki kaitan dengan proyek pembangunan yang akan dilaksanakan di SD Negeri 7 Kilmuri.
Kami sangat kecewa dengan kebijakan ini. Kepala sekolah lama adalah anak negeri Bitorik yang selama ini berjuang demi kemajuan pendidikan dan berhasil memperjuangkan bantuan pembangunan sekolah. Ketika pembangunan sudah akan dilaksanakan, tiba-tiba diganti tanpa penjelasan yang jelas kepada masyarakat,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Warga mengaku bahwa fenomena serupa pernah terjadi di sejumlah sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur pada saat sekolah-sekolah tersebut memperoleh program revitalisasi dari pemerintah. Karena itu, masyarakat Bitorik menduga pergantian kepala sekolah di SD Negeri 7 Kilmuri tidak terlepas dari masuknya program pembangunan tersebut.
Meski mengakui bahwa pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah merupakan kewenangan pemerintah daerah, masyarakat menilai kebijakan tersebut seharusnya dilakukan secara transparan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat.
Kami tahu pergantian kepala sekolah adalah hak pemerintah daerah. Namun jangan sampai dilakukan dengan cara yang menimbulkan kecurigaan dan keresahan di masyarakat. Apalagi kepala sekolah sebelumnya tidak memiliki masalah dan selama ini bekerja dengan baik,” kata warga lainnya.
Dalam aksi tersebut, warga secara tegas menyatakan penolakan terhadap Ismail Kelsaba . S.Pd. sebagai kepala sekolah baru SD Negeri 7 Kilmuri. Mereka juga mendesak Bupati Seram Bagian Timur, Fahri Husni Alkatiri, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur, Afifudin Rumakway, untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepala sekolah yang baru.
Masyarakat menegaskan bahwa pemalangan sekolah akan terus dilakukan sampai ada penjelasan resmi dari pemerintah daerah terkait alasan pergantian kepala sekolah tersebut.
Kami meminta Bupati SBT dan Kepala Dinas Pendidikan untuk datang langsung ke Bitorik dan menjelaskan kepada masyarakat. Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara baik-baik agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat,” ujar warga.
Dalam pernyataannya, sejumlah warga juga mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa Bitorik. Mereka mengaku tidak ingin peristiwa konflik sosial yang pernah terjadi di desa tersebut kembali terulang.
Menurut warga, Desa Bitorik saat ini berada dalam kondisi aman dan damai setelah melewati berbagai dinamika sosial pada masa lalu. Karena itu, mereka berharap pemerintah tidak mengambil kebijakan yang berpotensi memicu ketegangan baru di tengah masyarakat.
Kami tidak ingin terjadi perpecahan hanya karena persoalan jabatan kepala sekolah. Masyarakat Bitorik saat ini hidup damai dan kami berharap pemerintah menghormati kondisi tersebut. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru memicu konflik baru,” kata seorang tokoh masyarakat.
Warga juga menegaskan bahwa aksi pemalangan yang dilakukan bukan ditujukan untuk menghambat proses pendidikan, melainkan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang mereka nilai tidak mempertimbangkan perjuangan kepala sekolah sebelumnya dalam memperjuangkan pembangunan sekolah.
Hingga berita ini ditulis, aktivitas belajar mengajar di SD Negeri 7 Kilmuri terdampak akibat pemalangan tersebut. Masyarakat masih menunggu respons resmi dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, khususnya Bupati Fahri Husni Alkatiri dan Kepala Dinas Pendidikan Afifudin Rumakway terkait tuntutan pembatalan SK pengangkatan kepala sekolah baru. *** M. Lausepa.
