Forkot | Keadilan Bagi Yang Berhak

– Lembaga Antikorupsi (KPK) menegaskan bahwa meskipun Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terbaru tidak lagi menyebut Direksi, Dewan Komisaris, maupun Dewan Pengawas sebagai penyelenggara negara, kewenangan lembaga