ForumKota.id—Lombok Timur — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi instrumen negara dalam memperkuat kualitas gizi anak sekolah justru diguncang kontroversi serius di Kecamatan suralaga,desa Anjani, Lombok Timur. Dapur penyedia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rinjani Alfaqih Anjani kini menjadi sorotan publik setelah menu rapelan 4 hari yang diduga tidak sesuai harga dan memangkas kualitas gizi viral di media sosial.
Dalam unggahan yang beredar luas, sejumlah penerima manfaat dilaporkan menerima menu MBG pada tangga 16 maret 2026 yang diduga tidak sesuai harga dan terkesan memotong anggaran.ironisnya, menu rapelan untuk 4 hari terlihat minim dan sedikit.
Fenomena ini memantik kritik tajam terhadap integritas pengelolaan dapur MBG yang sejatinya merupakan bagian dari program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik.
Kepala SPPG Abdullah Masrura memberikan alasan yang terkesan mengelak saat dikonfirmasi. la berdalih sistem rapel dilakukan karena stok barang terbatas dan harga bahan kering melonjak, serta atas kesepakatan SPPG Kecamatan Suralaga atas saran Koordinator Kecamatan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah SPPG MBG lain di kecamatan yang sama tetap mengantar makanan setiap hari tanpa menerapkan sistem rapel.
“Kalau kita pakai per hari itu, itemnya sulit dan harganya otomatis semakin mahal. Karena bahan kering lagi naik semua, maka kami antisipasi dengan sistem rapel,”di kutip dari RadarSelaparang.Com.
Namun klarifikasi tersebut tidak serta-merta meredam kritik. Investigasi lapangan yang dilakukan oleh Aliansi Pemuda Dan Masyarakat Menggugat (APM2) justru menemukan sejumlah indikasi kejanggalan yang dinilai jauh lebih serius daripada sekadar persoalan menu rapelan.
Ketua APM2, Bung Hamidi, mengungkapkan bahwa timnya menemukan hal yang cukup serius.SPPG Rinjani alfaqih anjani kerap di duga mengutus orang untuk mendatangi guru dan wali murid yang berusaha untuk mengkritisi menu dan melarang untuk mengupload poto menu di medsos.
“Program MBG ini didesain dengan standar anggaran tertentu untuk menjamin kualitas gizi setiap hari. Ketika menu dirapel lima hari sekaligus tetapi kualitas dan jumlahnya tidak sesuai dengan nilai anggaran, publik berhak bertanya: ke mana selisih anggaran itu mengalir?” kata Hamidi.
Lebih jauh,Hamidi menyesalkan tindakan dari SPPG Rinjani Alfaqih anjani yang seolah-olah anti kritik dari penerima manfaat. “Dari dulu saya menampung keluhan masyarakat tentang menu MBG di dapur tersebut, bukan nya berbenah dari masukan yang di berikan oleh masyarakat, ini semakin menjadi-jadi” Cetusnya.
Situasi ini semakin diperkeruh oleh dugaan anti kritik dan ancaman secara verbal oleh oknum orang yang di utus langsung SPPG terkait.
Menurut Hamidi selaku ketua APM2, sikap dan tindakan yang di lakukan oleh SPPG Rinjani Alfaqih anjani yang langsung turun ke penerima manfaat untuk menekan dengan verbal terkesan arogan dan anti kritik.
Dalam perspektif tata kelola program publik, temuan-temuan ini menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah dapur MBG di Anjani benar-benar dijalankan sebagai pelayanan sosial, atau justru telah bergeser menjadi ruang akumulasi keuntungan dengan mengorbankan kualitas makanan dan menapikan masukan dari masyarakat?
Hamidi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada temuan investigasi internal. APM2 berencana melaporkan persoalan ini kepada Badan Gizi Nasional (BGN) serta aparat penegak hukum untuk menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran hukum, khususnya terkait dugaan mark up harga, tidak sesuai nya menu dan dugaan intimidasi verbal.
“Program ini menyangkut gizi anak-anak sekolah dan menyangkut uang negara. Jika benar ada praktik pengurangan kualitas makanan, mark up harga, atau anti kritik, maka ini bukan sekadar masalah dapur, ini adalah persoalan serius tata kelola publik,” tegasnya.
Kontroversi dapur MBG Anjani kini menjadi ujian penting bagi kredibilitas program pemenuhan gizi nasional. Publik menunggu langkah tegas pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa program yang dirancang demi kesehatan anak bangsa tidak berubah menjadi ladang penyimpangan yang merugikan masyarakat.***
