Forum Kota, SORONG –Wali Kota Sorong Septinus Lobat memberikan tanggapan pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi Kelompok Khusus (Otsus) dalam Sidang Pleno XXX Paripurna XXVII Pembahasan RAPBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2026 di Kantor DPRD Kota Sorong, Selasa (25/11/2025).
Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan semua program prioritas yang berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP) tetap menjadi fokus utama dalam kebijakan daerah.
Layanan Pokok: angkutan sekolah, rumah layak tinggal bagi penyandang disabilitas, pendidikan gratis, pembagian wilayah, serta fasilitas umum.
“Kami apresiasi dukungannya,” katanya.
Mengenai permintaan lainnya, mulai dari pembagian desa dan kelurahan, perbaikan jalan lingkungan, pembangunan tanggul Pantai Saoka, penyusunan Perda Perlindungan Suku Asli Moi, penguatan ekonomi OAP, hingga pelestarian kearifan lokal, pemerintah berkomitmen untuk meninjau dan memetakan sesuai aturan yang berlaku.
Memprioritaskan pemerataan pembangunan.
“OAP tetap menjadi dasar kebijakan dalam APBD 2026,” ujarnya.
Merespons permintaan pengukuran ulang TPA Makbon, Wali Kota menyatakan tindakan ini menjamin kejelasan hukum terkait aset daerah.
Pemerintah akan bekerja sama dengan lembaga terkait dalam mengatur pengelolaan sampah secara lebih efisien dan berkelanjutan.
Mengenai penyusunan Peraturan Wali Kota mengenai batas wilayah, pemerintah menyatakan bahwa proses pemeriksaan titik koordinat dan diskusi bersama Pemkab Sorong sedang dalam persiapan.
“Peraturan wali akan dikeluarkan setelah penegasan batas wilayah selesai sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.
Fraksi Kelompok Khusus mengusulkan peningkatan bantuan biaya pendidikan untuk anak-anak Suku Moi dan mahasiswa, sementara wali kota menyatakan bahwa APBD 2026 akan memaksimalkan dana otsus yang memperkuat sistem beasiswa afirmasi OAP.
Memastikan distribusi yang tepat sasaran dan meningkatkan pengalokasian dana pendidikan sebagai bentuk investasi untuk generasi muda OAP.
Pemerintah menekankan kepentingan menciptakan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas.
Rencana ke depan akan melibatkan pelatihan keterampilan berbasis profesi, kerja sama dengan sektor bisnis untuk menyerap tenaga kerja OAP, serta penguatan usaha mikro dan koperasi OAP sebagai fondasi ekonomi mandiri.
“Di dalam program penataan pasar 2026, pemerintah berjanji menyediakan tempat berjualan yang layak dan nyaman bagi para ibu-ibu Papua,” katanya.
Mengenai pembangunan kantor sekretariat 12 organisasi suku OAP, pemerintah bersedia meninjau penggunaan dana otsus dalam anggaran pembangunan sekretariat, penyediaan lahan serta perencanaan bangunan, serta memastikan organisasi adat beroperasi secara efektif sebagai mitra pemerintah.
“Seluruh harapan ini menjadi fokus utama kami dalam penyempurnaan APBD 2026,” ujarnya.
