.CO.ID, PANGKALPINANG,– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) menyelenggarakan diskusi kelompok di Balai Pengayoman guna membahas serta mengevaluasi beberapa peraturan daerah terkait ketahanan pangan dan perlindungan lahan pertanian. Kegiatan ini berlangsung pada hari Rabu dan diikuti oleh berbagai pihak terkait.
Pembahasan ini menekankan tiga peraturan daerah utama:Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2016tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan yang Berkelanjutan,Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018tentang Ketersediaan Pangan dan Gizi, sertaPeraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2021yang mengubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Ketahanan Pangan dan Gizi.
Rahmat Feri PontohKepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Babel, menjelaskan bahwa tujuan dari evaluasi ini adalah agar peraturan daerah tetap sesuai dengan kebutuhan zaman, tidak bertentangan dengan regulasi nasional, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui enam dimensi analisis hukum, mulai dari aspek substansi hingga pelaksanaannya.
Hasil rapat menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penyusunan, ketidakjelasan dalam penentuan aturan, serta ketidakselarasan dengan peraturan pusat. Rekomendasi yang diberikan mencakup perbaikan ketentuan yang tidak sesuai dan tetap mempertahankan pasal yang masih cocok dengan kebutuhan hukum saat ini.
Johan ManurungKepala Kanwil Kemenkum Babel menekankan pentingnya keterlibatan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan yang secara langsung memengaruhi masyarakat, khususnya di bidang ketahanan pangan. Ia berharap pertemuan ini menghasilkan masukan yang bermanfaat agar peraturan daerah yang dibuat dapat memberikan manfaat tanpa menimbulkan perdebatan.
Acara ini diikuti oleh jajaran Kanwil Kemenkum Babel serta perwakilan dari Pemkab Bangka Selatan dan Pemkot Pangkalpinang.
Isi ini disusun dengan bantuan teknologi AI.
