Lampung Tengah –
Menyikapi berbagai permasalahan dan keluhan masyarakat soal carut marut program Makan Bergizi Gratis, (MBG), Ketua DPD Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) Lampung, Yunisa Putra akan melayangkan surat ke Badan Bergizi Nasional, (BGN) Provinsi Lampung, untuk mengevaluasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, (SPPG) yang tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
“Langkah yang akan kami ambil itu untuk memastikan kelanjutan program MBG khususnya diKab.Lamteng, dapat berjalan bersih dari praktik korupsi dan higienis,” ujar Yunisa, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, selain banyaknya keluhan masyarakat soal program MBG serta persoalan yang terjadi di dapur SPPG di Kab.Lamteng akhir-akhir ini, langkah YLPK PERARI Lampung, juga sebagai respon pasca Kejagung yang resmi telah menahan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, beserta dua mantan Wakilnya yang terjerat kasus korupsi, dan suap tata kelola dapur SPPG.
“Kepala pusatnya saja terjerat kasus korupsi, tidak menutup kemungkinan turunannya bersih dari persoalan yang serupa. Artinya, sistem KKN di lndonesia, berjalan secara terstruktur, apa yang dilihat bawahan terhadap kinerja atasannya akan menjadi referensi mereka untuk mengikuti,” tukas mantan anggota DPRD Lamteng ini.
Selain itu Ketua YLPK PERARI Lampung ini, menyebut bahwa salah satu contoh yang saat ini menjadi perbincangan yaitu, persoalan carut marut dapur SPPG Lempuyang Bandar Dua, yang diduga belum mengantongi SLHS, belum tersedianya IPAL, serta dugaan pencurian aliran listrik, bahkan terindikasi dugaan jual beli titik lokasi pembangunan dapur SPPG oleh oknum Wakil Yayasan. Hal-hal seperti itulah yang perlu untuk segera dievaluasi oleh BGN.
Termasuk sidak yang dilakukan pihak Dinkes Lamteng ke dapur SPPG Lempuyang Bandar Dua yang menyebut tidak di temukannya pelanggaran, hal itu seolah-olah tidak serius menanggapi persoalan, atau terindikasi adanya kongkalikong.
“YLPK PERARI Lampung mendukung penuh program MBG yang di canangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, untuk memenuhi gizi anak lndonesia,
tetapi harus berjalan bersih dan sesuai dengan tujuan awalnya, bukan dijadikan bancakan pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Yunisa.(SelametRiyadi)
