PARIS, –Presiden Prancis Emmanuel Macron rencananya akan mengumumkan kebijakan terbaru mengenai wajib militer sukarela saat berkunjung ke sebuah batalyon infanteri di Pegunungan Alpen, Kamis (27/11/2025).
Tindakan ini diambil setelah meningkatnya ancaman dari Rusia dan potensi perang baru di kawasan Eropa.
Berdasarkan keterangan seorang pejabat dari Istana Elysée yang enggan disebutkan identitasnya, Macron akan mengumumkan perubahan dalam layanan militer sukarela sebagai bagian dari peninjauan strategi keamanan nasional.
Pengumuman tersebut muncul lebih dari 25 tahun setelah Prancis menghapus sistem wajib militer pada tahun 1997 selama masa pemerintahan Presiden Jacques Chirac.
Presiden Macron sebelumnya menyatakan bahwa bentuk baru dari layanan nasional akan diumumkan dalam waktu dekat, namun ia belum menjelaskan detail kebijakan tersebut.
“Saya akan mengumumkan transformasi dinas nasional dalam bentuk yang berbeda,” kata Macron kepada RTL, sebagaimana dilaporkanAFP.
Sumber yang mengetahui rencana tersebut mengatakan, program sukarela ini akan dilaksanakan secara bertahap. “Ini akan dimulai secara perlahan. Bentuk baru dari layanan nasional ini akan bersifat sukarela,” kata sumber tersebut.
Di tahun pertama, pemerintah berencana memberikan pelatihan kepada 2.000 hingga 3.000 orang. Dalam jangka panjang, jumlah peserta diharapkan mencapai 50.000 orang setiap tahunnya.
Seorang konsultan presiden menjelaskan, kebijakan ini akan dibuat secara realistis dan disesuaikan dengan situasi anggaran negara. “Karena itu, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap seiring berjalannya waktu,” ujarnya.
Bukan wajib militer penuh
Meskipun program ini didasarkan pada militer, Macron menegaskan bahwa Prancis tidak akan mengirim pemuda ke garis depan konflik. “Saya perlu menghilangkan anggapan bahwa kita akan mengirim pemuda kita ke Ukraina,” ujar Macron pada Selasa (25/11/2025).
Sebagai informasi, saat ini beberapa negara di Eropa kembali menerapkan wajib militer, seperti Latvia, Lituania, dan Denmark yang memperketat aturannya.
Namun, belum ada tanda-tanda bahwa Prancis akan kembali menerapkan sistem militer wajib seperti sebelum tahun 1997. Fokus utamanya adalah memperkuat kesiapan nasional melalui sistem sukarela dan meningkatkan kemampuan cadangan militer.
Saat ini, angkatan bersenjata Prancis terdiri dari sekitar 200.000 personel aktif serta 47.000 pasukan cadangan. Pemerintah berencana untuk meningkatkan angka tersebut menjadi masing-masing 210.000 dan 80.000 pada tahun 2030.
Peringatan dari panglima tertinggi
Minggu lalu, pernyataan Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Jenderal Fabien Mandon, sempat memicu perdebatan.
Ia menyatakan bahwa Prancis perlu bersiap menghadapi kemungkinan kehilangan generasi muda akibat konflik, serta memperingatkan bahwa Rusia mungkin bersiap menghadapi konfrontasi pada tahun 2030.
“Saya ingin memberi peringatan dan mempersiapkan (publik) dalam situasi yang semakin memburuk,” kata Mandon.
Ia menganggap respons masyarakat terhadap komentarnya menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami tingkat bahaya yang ada saat ini.
Pernyataan Mandon langsung mendapat kritik dari kalangan kiri yang menganggapnya memicu narasi konflik. Meski demikian, ia tetap bersikeras tidak menyesali pernyataannya.
Pemerintah saat ini sedang berusaha mengurangi kekhawatiran masyarakat, khususnya menjelang pengumuman resmi Macron mengenai kebijakan militer sukarela.
