Laporan Wartawan, Muamarrudin Irfani
, CISARUA– Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah tegas terhadap bangunan yang melanggar di kawasan Puncak Kabupaten Bogor.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan, pihaknya telah mencabut izin lingkungan dari bangunan-bangunan wisata yang berada di hulu daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung tersebut.
“Jadi yang terakhir tadi ada delapan kesepakatan lingkungan yang telah kita cabut,” katanya kepada wartawan, Minggu (27/7/2025).
Ia mengaku telah merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mencabut izin lingkungan dari unit usaha kerja sama operasi (KSO) PTPN I Regional 2 tersebut.
Namun, Pemerintah Kabupaten Bogor belum juga mencabutnya hingga batas waktu yang ditentukan oleh KLH, sehingga pihaknya yang mengambil langkah.
“Jadi menteri yang mencabut persetujuan lingkungan yang tumpang tindih dengan yang ada di atasnya PTPN ini,” katanya.
Setelah pencabutan izin lingkungan tersebut, KLH merekomendasikan dilakukan pembongkaran secara mandiri oleh pengelola.
Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka KLH akan mengirimkan tim untuk membantu melakukan pembongkaran. Pihaknya juga akan memberikan sanksi hukum terhadap pihak yang tidak patuh dengan menjerat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 114 tentang pengelolaan lingkungan hidup.
Mengenai hal tersebut, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bahwa secara umum saat ini terdapat 33 KSO yang tidak memiliki izin lingkungan dan akan dilakukan pembongkaran.
Secara keseluruhan, katanya, terdapat sembilan KSO yang telah mencabut izin lingkungannya, sedangkan sisanya tidak berizin.
“Beberapa di antaranya sudah melakukan pembongkaran sendiri, 7 sudah dibongkar sendiri, sisanya kami akan kunjungi minggu ini. Jika tidak ada tindakan seperti ini, kami akan membongkarnya,” tegasnya.
