FORUM KOTA |TANGGAMUS- Aroma tidak sedap kembali menyeruak dari proses pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus. Kepala Dinas Pendidikan, Viktor, diduga terlibat dalam Penyimpangan Dana BOP di Dua wilayah, PAUD Belulah Pekon Tampang Tua, Dan PAUD Ceria Pekon Tampang Muda, Diberita kan sebelum nya dugaan pengelola PAUD Belulah Dan Ceria Mark, up Data siswa penerima BOP Dari Tahun 2023- 2025, kekinian Pada Hari Rabu Tanggal 03 JUNI 2026, Pengelola PAUD Belulah Pekon Tampang LENI MARLINA Sebut tidak takut diperiksa inspektorat, iya mengatakan jika diperiksa inspektorat saya akan datang buat apa takut-takut, “memang benar Saya Mark, up data siswa penerima BOP yang saya lapor kan betul enggak sesuai dengan siswa yang sekolah, Tapi saya tidak takut orang kepala Dinas Pendidikan Memihak kami kok, Jadi saya enggak takut diperiksa inspektorat ada kepala dinas pendidikan dibelakang kami ujar LENI MARLINA Pengelola PAUD Belulah Tampang tua.
” Iya menambah kan PAUD CERIA Tampang muda dan PAUD Belulah Enggak bakal Lanjut proses orang kepala dinas pendidikan ngedukung kami, saya akui memang benar berita yang mengatakan PAUD ceria dan belulah mark, up data siswa penerima BOP, yang terdaftar sekitar 30 siswa penerima BOP yang Ril bersekolah Cuman 20 Lebih, kalau data siswa tidak mencukupi kuota kami tidak dapat dana BOP dan sekolahan terancam tutup ucap Leni.
Meski Beberapa media online telah mengangkat persoalan ini, namun hingga kini kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, Viktor Saat dihubungi media via telepon chat/telepon whatsapp di nomor, 08127438XXXX namun tak merespon
Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh wartawan pun tidak membuahkan hasil. meski berungkali di telepon media posisi aktiv berdering namun tak menjawab, Sikap diam Dinas kepala Pendidikan tanggamud ini memunculkan kecurigaan media bahwa diduga kepala dinas pendidikan Tanggamus, Bener bekingi pengelola PAUD Ceria Tampang muda dan PAUD Belulah Tampang tua.
“ Salah Media menyebut Kalau memang itu tidak benar, harusnya diklarifikasi. Dan ditanggapi konfirmasi media, jika bersih ngapapain risih, Tapi kalau dibiarkan begini, artinya mereka membenarkan terlibat itu,” ujar seorang orang rekan media yang enggan disebutkan namanya.
Dalam konteks hukum administrasi dan kepegawaian, pembiaran terhadap tindakan menyimpang bawahan dapat berimplikasi hukum bagi atasan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atasan memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap bawahan. Bila atasan mengetahui ada pelanggaran namun tidak mengambil tindakan, ia dapat dianggap turut bertanggung jawab.
Pasal 3 PP 94/2021 menyebutkan bahwa setiap PNS wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga integritas dan netralitas.
Sementara dalam Pasal 8, dinyatakan bahwa PNS yang mengetahui adanya pelanggaran disiplin wajib melaporkannya. Jika tidak, ia dapat dikenai sanksi disiplin.
Selain itu, dalam praktik hukum pidana, atasan yang membiarkan tindakan korupsi atau pungli juga bisa dikenai tanggung jawab secara struktural apabila terbukti mengetahui namun memilih diam.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah Dinas Pendidikan Kabupaten tanggamus benar-benar tidak mengetahui praktik dugaan mark, up yang terjadi, atau memilih untuk untuk bungkam
Keterbukaan informasi publik dan integritas penyelenggara pendidikan menjadi sorotan penting. Jika dugaan Mark ,up yang berlangsung sejak tahun 2023 hingga kini tahun 2026 terus dibiarkan tanpa klarifikasi maupun penindakan, maka kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan akan semakin tergerus.
Hingga saat ini, masyarakat dan para orang tua murid menunggu langkah konkret dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus.
Klarifikasi, investigasi internal, hingga sanksi kepada oknum pelaku sangat dinantikan demi menjaga marwah pendidikan yang bersih dan bebas korupsi. (Team)
