Polemik Bendera One Piece dan Amnesti Zaman Habibie

banner 468x60

, Jakarta– Beberapa peristiwa di tingkat nasional mendapat perhatian pada awal pekan ini. Berita paling diminati yang banyak dibaca mencakup pandangan masyarakat terhadap pengibaran benderaOne Piecelarangan mengibarkan bendera merah putih di Papua, hingga daftar penerima pengampunan dan pembatalan hukuman pada masa presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.

Berikut tiga berita paling diminati pada hari Minggu, 3 Agustus 2025 di tingkat nasional yang telah dikumpulkanTempo:

banner 525x280

Masyarakat Tetap Mengibarkan Bendera One Piece Meskipun Pemerintah Ancam Tindakan Hukum

Seorang warga asal Riau, Kharik Anhar, tidak takut menghadapi ancaman hukuman yang diberikan pemerintah terhadap mereka yang memasang bendera.One Piece“Tiada pasal yang melarang warga mengibarkan bendera tokoh, klub sepak bola, atau animasi di rumah atau kendaraan,” kata Kharik saat dihubungi pada hari Minggu, 3 Agustus 2025.

Mahasiswa Universitas Riau menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk bersuara dan berekspresi. Seperti yang tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, pemasangan benderaOne Piecesebagai wujud ekspresi masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah. Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada alasan untuk tunduk dan takut memasang bendera animasi bajak laut di depan rumah.

Ia menyesali mengapa sikap pemerintah justru terlalu keras dengan melarang masyarakat serta mengancam dengan hukuman. “Kami menolak penggolongan yang merusak terhadap kreativitas rakyat,” katanya. Baca selengkapnyadi sini.

Respons Ketua MPR terhadap Larangan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di Papua

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa masyarakat Papua memiliki rasa cinta terhadap Indonesia. Oleh karena itu, ia percaya mereka tidak akan merasa takut terhadap ancaman dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM mengenai larangan pelaksanaan upacara pengibaran bendera Merah Putih di Papua menjelang perayaan hari ulang tahun ke-80 RI.

“Kebanggaan rakyat di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, saya yakin tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Itu adalah sesuatu yang luar biasa,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Minggu, 3 Agustus 2025.

Juru bicara markas pusat TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengonfirmasi larangan pelaksanaan upacara pengibaran bendera Merah Putih melalui aplikasi pesan WhatsApp kepada Tempo pada Sabtu, 2 Agustus 2025. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada rakyat Papua. Baca selengkapnyadi sini.

Siapa yang Dapat Penghapusan Hukuman dan Pengampunan dari BJ Habibie

Ramai pemberian penghapusan hukuman terhadap Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dan pengampunan kepada Hasto Kristiyanto oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Beberapa tahun yang lalu, Presiden Ketiga BJ Habibie juga pernah memberikan penghapusan hukuman dan pengampunan melalui Keppres Nomor 123/1998.

BJ Habibie pertama kali memasuki dunia politik ketika ditunjuk sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi pada tahun 1978. Dua puluh tahun setelahnya, yaitu pada 1998, gelombang perubahan dan tuntutan reformasi mencapai puncaknya sehingga Presiden Soeharto mundur, dan Habibie diangkat sebagai penggantinya.

Jangka kepemimpinan Habibie ditandai dengan berbagai tantangan, mulai dari tuntutan perubahan hingga dampak krisis ekonomi Asia. Meskipun singkat, ia mampu menghadirkan beberapa perubahan penting dan memperluas ruang untuk kebebasan berekspresi.

Dikutip dari skripsi mahasiswa Universitas Jember Riska Maulida Sani yang diterbitkan pada 2023 dengan judul Kebijakan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dalam Menegakkan Demokrasi di Indonesia Tahun 1998-1999, selama masa pemerintahan Habibie, tahanan dan narapidana politik dari era Orde Baru mulai dilepaskan. Untuk informasi lebih lanjut, bacadi sini.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *