, JAKARTA – Upaya peningkatan kualitas pengelolaan lalu lintas di Indonesia, mendapat dukungan baru setelah perwira muda Korlantas Polri, Ipda M.Haidar Yaafi, S.Tr.K., M.Sc., kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi magister di University of Edinburgh, Skotlandia, dengan predikat Distinction.
Temuan penelitiannya menghasilkan beberapa rekomendasi strategis yang dianggap mampu menjadi arah baru dalam mengatasi kemacetan di kota-kota besar Indonesia.
Di dalam disertasinya, Haidar menyoroti kemacetan sebagai masalah yang bersifat sistematis dan tidak bisa diatasi hanya dengan memperlebar jalan atau perencanaan fisik.
Dia menilai tantangan lalu lintasdi Jakarta, Surabaya, Medan, serta kota-kota besar lainnya memerlukan pendekatan yang menyeluruh dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, kebijakan, dan perubahan sikap.
Berdasarkan studi tersebut, Haidar mengajukan tiga pilar utama dalam mengatasi kemacetan, yakni kebijakan berbasis data seperti Electronic Road Pricing (ERP), model transportasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan untuk memprediksi dampak kebijakan, serta penguatan perubahan budaya masyarakat melalui pengintegrasian fasilitas umum dan pembangunan kawasan Transit-Oriented Development (TOD).
“Metode baru ini mengajarkan kita untuk memandang kemacetan sebagai masalah kebijakan, rekayasa, dan budaya secara bersamaan,” kata Haidar dalam pernyataannya, Jumat (5/12).
Ia menegaskan bahwa mengintegrasikan analisis ilmiah dalam penyusunan kebijakan dapat mempermudah pemerintah dalam merancang langkah yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Dengan latar belakang keahlian dalam bidang pemodelan transportasi, Haidar menyatakan kesiapan untuk membantu Korlantas dalam mengembangkan model prediksi yang diperlukan guna mengurangi risiko kebijakan yang tidak efektif akibat kurangnya analisis mendalam sebelum penerapannya.
Kembalian Ipda Haidar dengan prestasi akademis dan kemampuan yang sesuai dianggap memperkuat komitmen Polri dalam membentuk sumber daya manusia berkualitas.
Pengintegrasian ilmu transportasi modern dalam kebijakan nasional diharapkan dapat meningkatkan layanan lalu lintas yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.(jlo/jpnn)
