, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance atauTidak jelasmenyambut baik langkah pemerintah menarik dana sebesar 200 triliun rupiah yang terparkir diBank Indonesiauntuk disalurkan ke sistem perbankan. Hanya saja, efektivitasnya masih tergantung pada respons sektor riil dan target penyaluran yang tepat.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai langkah awal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu dapat menjadi momentum positif bagi perekonomian. Menurutnya, kebijakan ini bisa disebut sebagai quick win atau hasil cepat dalam menjaga likuiditas sekaligus memberi sinyal agresivitas fiskal.
“Secara prinsip, kebijakan ini tepat untuk mengurangi inefisiensi kas negara yang selama ini hanya parkir tanpa memberi dampak langsung ke sektor riil,” kata Rizal kepadaBisnis, Rabu (10/9/2025).
Pengajar di Universitas Trilogi Jakarta ini menjelaskan bahwa masuknya dana tersebut ke perbankan akan memperlonggarlikuiditasdan membuka ruang penyaluran kredit yang lebih besar ke dunia usaha.
Namun demikian, dia menilai efektivitas langkah ini sangat ditentukan oleh daya serap sektor riil dan tingkat kepercayaan pelaku usaha.
Bila ketidakpastian masih tinggi, maka akan ada potensi besar risiko tambahan likuiditas hanya berhenti di perbankan sebagaicadangan kelebihan[kelebihan cadangan bank], bukan mengalir ke kredit produktif,” jelasnya.
Oleh karena itu, Rizal menekankan pentingnya desain penyaluran yang lebih terarah dan fokus pada sektor prioritas seperti pangan, energi, dan UMKM, agar efek penggandaan atauefek penggandaanterhadap pertumbuhan benar-benar tercapai.
Dari segi stabilitas harga, Rizal memperingatkan bahwa injeksi dana dalam skala besar membawa konsekuensi ganda. Jika terlalu cepat masuk ke konsumsi tanpa peningkatan kapasitas produksi maka tekanan inflasi bisa meningkat, terutama pada komoditas pangan menjelang akhir tahun.
Sebaliknya, jika fokusnya pada penguatan sisi pasokan seperti melalui distribusi bahan pangan, subsidi energi yang tepat sasaran, atau dukungan produktivitas, maka dampaknya justru dapat menahan inflasi.
“Artinya, koordinasi fiskal-moneter menjadi kunci agar stimulus ini tidak sekadar ekspansif tetapi juga disiplin, inklusif, dan terukur,” kata Rizal.
Ia menyimpulkan bahwa kebijakan ini merupakan tanda awal bahwa pemerintah tidak ingin bersikap pasif menghadapi perlambatan ekonomi. Di samping itu, keberhasilannya tetap akan diuji oleh kombinasi strategi: kecepatan pelaksanaan, kualitas target, dan kemampuan menjaga keseimbangan antara dorongan pertumbuhan dan stabilitas inflasi.
Langkah Awal Menteri Keuangan Baru Purbaya
Sebelumnya, Menteri KeuanganPurbaya Yudhi Sadewamengungkapkan langkah awal yang akan dia ambil setelah menjadi Menteri Keuangan, yaitu dengan mengembalikan dana pemerintah yang terparkir di Bank Indonesia ke sistem keuangan agar likuiditas terjaga.
Purbaya mengingatkan pelajaran terpenting dari krisis 1998, 2008, hingga pandemi 2020 yaitu kebijakan moneter dan fiskal yang terlalu ketat akan membuat likuiditas di sistem kering, sehingga menekan kinerja sektor riil.
Setelah dilantik menjadi menteri keuangan pada Senin (8/9/2025), Purbaya mengaku telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah memiliki kas sebesar Rp425 triliun di rekening Bank Indonesia.
Dari jumlah tersebut, 200 triliun rupiah akan segera dialirkan ke sistem perbankan agar dapat menggerakkan sektor riil.
“Jika itu masuk ke sistem, saya nanti sudah meminta ke bank sentral agar jangan diserap uangnya. Biarkan kalian [BI] menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal akan menjalankannya sedikit. Namun, nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi,” jelas Purbaya dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).
Ia mengakui bahwa jika dana pemerintah yang ratusan triliun itu dialirkan ke sistem perbankan, maka pemerintah juga tidak bisa menggunakannya untuk biaya berbagai program. Meskipun demikian, lanjutnya, sektor swasta akan mengambil alih.
“Saya pernah ditanya Pak Jokowi, ‘Pak, kalau uangnya dikembalikan ke sistem, apa bedanya? Kan tidak bisa belanja juga,’ ‘Pak, kalau uang Bapak disimpan di BI, dosa Bapak dua. Pertama, Bapak tidak membangun ekonominya. Yang kedua, sistem kering, tidak bisa bangun juga. Jadi jika dikembalikan ke sistem perekonomian, misalnya ke bank Himbara, dosa Bapak hanya satu, tidak membangun saja, tapi ekonominya bisa berjalan, jika itu yang dimanfaatkan untuk sektor riil,” jelasnya.
Selain menjaga likuiditas, Purbaya juga berkomitmen untuk memperbaiki penyerapan anggaran yang sering terlambat. Dia berjanji akan memantau kinerja pengeluaran secara rutin dan meminta unit-unit kementerian/lembaga untuk mempercepat pelaksanaan program.
Purbaya menutup dengan membandingkan era kepemimpinan sebelumnya. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6% karena laju pertumbuhan uang primer mencapai 17%, sehingga kredit swasta bisa tumbuh 22%.
Sementara pada era Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi rata-rata sedikit di bawah 5% karena uang beredar hanya tumbuh sekitar 7%, bahkan pernah mencapai 0% selama dua tahun terakhir sebelum krisis.
Oleh karena itu, dia akan berusaha menggabungkan kekuatan sektor swasta seperti khas era SBY dengan kebijakan fiskal pemerintah seperti khas era Jokowi. Dengan demikian, mantan Ketua DK LPS itu yakin pertumbuhan ekonomi 6,5% bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.
“Saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi memiliki pikiran sendiri. Pemerintah tidak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan, tapi saya menciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan serta bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan,” tutup Purbaya.
