Bencana banjir dan tanah longsor yang menggenangi beberapa daerah di Sumatra Utara, Sumatra Barat, serta Aceh memunculkan pertanyaan tentang seberapa besar upaya mitigasi yang telah dilakukan pemerintah ke depan? Apa saja yang perlu diperbaiki? Dan sejauh mana kesiapan pemerintah dalam menerapkan kebijakannya?
Tindakan pencegahan bencana banjir seperti yang terjadi di Sumatra perlu disesuaikan dengan akar penyebabnya, demikian ujar dua peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dihubungi BBC News Indonesia.
Mereka berpendapat bahwa banjir di Sumatra terutama disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan yang dapat dilihat dari pemberian izin konsesi kepada perusahaan. Dengan kata lain, penanggulangan bencana alam di masa depan perlu mempertimbangkan situasi ini.
“Untuk mitigasi, tentu saja fungsi-fungsi [hutan] yang alami tersebut sebaiknya dipertahankan, bahkan mungkin perlu ditingkatkan,” tegas salah seorang peneliti.
Sumatra bukan wilayah pertama yang terdampak banjir akibat perubahan penggunaan lahan. Sebelumnya, Bali mengalami hal serupa pada September lalu, serta Kalimantan Selatan pada tahun 2021.
Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani, dikatakantelah memperoleh laporan”keraguan tentang penebangan hutan secara ilegal” sebagai salah satu penyebab banjir di Sumatra.
Sementara Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menekankan peristiwa bencana di Sumatra sebagai “kesempatan yang baik untuk kita meninjau kebijakan.” Belum dijelaskan secara rinci bentuk evaluasinya.
Pemerintah pada akhirnya mengakui adanya kaitan antara deforestasi dengan bencana banjir yang terjadi di Sumatra.
Pemerintah menegaskan bahwa mereka akan menyelidiki praktik penebangan hutan yang terlihat dari pembawaan kayu oleh arus banjir.
Saat ini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (SPKH) telah turun tangan untuk menyelidiki dugaan kayu yang banyak terbawa oleh arus banjir,paparMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Budaya (Menko PMK), Praktikno, berada di depan para jurnalis.
Pemerintah terus menginvestigasi pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran dengan menggunakan analisis gambar satelit.
Dari Kalimantan, Bali, hingga Halmahera: Banjir akibat perubahan penggunaan lahan
Awal tahun 2021 menjadi kenangan kolektif yang menyedihkan bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Banjir besar menghancurkan wilayah serta tempat tinggal mereka, yaitu di 11 kabupaten atau kota.
Konsekuensinya tidak main-main. Lebih dari 300.000 orangterkena dampak, termasuk mengungsi, hilang, serta kehilangan nyawa.
Kerugian yang muncul dari segi keuanganmenyentuh Rp1,3 triliun, termasuk kerusakan rumah dan infrastruktur, kehilangan sumber penghidupan, hingga terhentinya aktivitas ekonomi.
Pemerintah mengungkapkan penyebab banjir besar yang terjadi di Kalimantan Selatan pada masa itu adalah curah hujan yang sangat tinggi, sekitar 8 hingga 9 kali lipat dari rata-rata normal. Air yang meluap tidak dapat ditahan oleh kapasitas sungai. Akibatnya terjadilah banjir.
Faktor lainnya adalah perbedaan ketinggian di hulu dan hilir yang sangat besar, sehingga pasokan air dari huludengan energi dan volume yang besarmenyebabkan masa konsentrasi air berlangsung dengan cepat dan menggenangi daerah rawan banjir,” kata pemerintah.
Organisasi masyarakat dan lingkungan seperti Walhi Kalimantan Selatan memiliki pendapat yang berbeda. Banjir tahun 2021 juga dipengaruhi oleh faktor lain.melemahnya daya dukung alam imbas pembangunan.
Data yang diproses oleh Walhi Kalimantan Selatanmenguraikan bahwa dari 3,7 juta hektare luas wilayah tersebut, hampir 50% berupa tambang dan perkebunan kelapa sawit. Terdapat sebanyak 157 perusahaan tambang batu bara dengan 814 lubang tambang di Kalimantan Selatan.
Hutan di Kalimantan Selatan, yang memiliki peran ekologis penting, “terus berkurang setiap tahunnya,” demikian pernyataan Walhi.
MerujukKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebelum dibagi), luas tutupan hutan di Kalimantan Selatan pada tahun 1990 mencapai sekitar 52%—yaitu sekitar 1,9 juta hektar. Dua puluh tahun kemudian, pada 2019, luas tutupan hutan tersisa kurang dari 1 juta hektar—sebesar 24% dari total wilayah.
Luas tutupan hutan mengalami penurunan yang signifikan selama periode 1996 hingga 2000, yaitu sekitar 840.000 hektare—setara dengan 208.000 hektare per tahunnya.
Hitung-hitungantindakan yang dilakukan oleh tim dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan “perbedaan yang jelas” antara data kawasan hutan serta luas tutupan hutan pada tahun 2018. Kawasan hutan yang masih berupa hutan mencapai angka 48%. Sisanya, sebesar 52%, merupakan area nonhutan.
Jika dilihat dalam konteks pengumpulan data yang luas, wilayah tutupan hutantersisa 20,72% dari luas total Kalimantan Selatan.
Pemerintah menolak adanya banjir yang disebabkan oleh perubahan fungsi lahan yang berdampak hingga Daerah Aliran Sungai (DAS).
Di Kalimantan Selatan, kondisi DAS “masih terjaga dengan baik,”klaim pemerintahBanjir terjadi akibat “anomali cuaca” dan bukan karena “luas hutan di DAS Kalimantan Selatan,” menurut pemerintah.
Berpindah ke Halmahera Tengah dan Halmahera Timur di Maluku Utara, banjir yang mencapai ketinggian tiga meter pada Juli 2024 menyebabkan gangguan dan mengisolasi belasan desa, sehingga memaksa ribuan penduduk untuk meninggalkan tempat tinggalnya.
Pemerintah mengungkapkan penyebab banjir adalah curah hujan yang tinggi.
Pemerintah dihadapi oleh dua organisasi lingkungan, Forest Watch Indonesia (FWI) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).
Data FWI menunjukkan bahwa hilangnya tutupan hutan memperburuk kondisi banjir. Dari tahun 2021 hingga 2023, berdasarkan perhitungan FWI, terjadi penurunan sebesar 13% dalam tutupan pohon—atau hutan—di wilayah Halmahera Tengah.
Lenyapnya hutan bersamaan dengan meningkatnya aktivitas penambangan nikel yang, pada akhirnya,menciptakan degradasi lingkungansekaligus meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi—tidak terkecuali banjir.
Laporan JATAM menyebutkan bahwa terdapat 23 izin pengusahaan nikel yang berada di atas lahan seluas lebih dari 227.000 hektar di Halmahera Tengah. Empat di antaranya melintasi batas wilayah administratif Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.
Jika dilihat lebih detail, total luas izin yang dimiliki perusahaan nikel mencapai 95.000 hektar—sekitar 42% dari wilayah Halmahera Tengah. Dari jumlah tersebut, 21.000 hektar sudah dipergunakan sebagai tambang.yang sebagian besar berada di wilayah hutan maupun hulu sungai.
Tidak lama yang lalu, pada bulan September, giliran Bali yang terkena dampak banjir. Belasan titik wilayah terdampak, menurut pemerintah, karena adanya gelombang ekuatorial yang menyebabkan hujan deras.
Dampaknya adalah lebih dari 10 orang tewas, ratusan orang dievakuasi, serta kerugian materi yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Banjir yang terjadi di Bali beberapa waktu lalu dikatakan sebagai yang paling parah dalam sepuluh tahun terakhir, menurut pernyataan pejabat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali.
Meski demikian, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa banjir di Bali bukan hanya disebabkan oleh faktor alam.
“Berkurangnya hutan yang berubah menjadi kawasan perkotaanmeningkatkan jumlah air hujan yang menjadi aliran permukaan dibandingkan yang meresap ke dalam tanah. Aliran permukaan yang besar ini bisa menyebabkan banjir bandang,” ujar Guru Besar Bidang Geomorfologi Lingkungan dari Fakultas Geografi UGM, Djati Mardianto.
Sementara itu, ahli perencanaan kota dari Fakultas Teknik UGM, Bakti Setiawan, menganggap “tata ruang dan perkembangan kota yang tidak terkendali” sebagai faktor utama yang sulit dipisahkan dari kejadian banjir di Bali.
“Jadi tantangan utamanya adalah penataan ruang dan kota yang tidak memadaidalam menghadapi ancaman bencana,” katanya.
Pengamatan Walhi menyebutkan Bali “sedang menghadapi”degradasi hutan mangroveyang sangat parah serta hilangnya daerah pesisir yang berubah menjadi kawasan hotel.” Di Denpasar, Walhi mengambil contoh, hutan mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai mengalami pengurangan luas sebesar 62 hektare.
Lindungi hutan di bagian hulu, agar di bagian hilir tidak terkena dampaknya.
Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, kejadian banjir semakin sering munculsering tercapai di atas 1.000 kejadian.
Pada tahun 2020, tercatat sekitar 1.500 kejadian banjir dalam satu tahun, yang merupakan jumlah terbanyak dibandingkan jenis bencana lainnya (32,69%).
Setahun kemudian, angkanya meningkat menjadi 1.800, dan kembali menduduki peringkat pertama dalam kategori bencana yang sering terjadi (33,23%).
Jumlah kejadian banjir mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan total sebanyak 1.530 peristiwa. Meskipun mengalami pengurangan, banjir tetap menjadi bencana yang paling sering terjadi di Indonesia (43,23%).
Pemandangan yang sama terjadi pada tahun 2023 ketika jumlah banjir kembali turun menjadi 1.250.
Hanya dua tahun berikutnya, 2024 dan 2025, angka bencana banjir meningkat. Catatan tahun ini menempatkan bencana banjirdengan jumlah terbesarSejak pertama kali Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumpulkan data pada tahun 2008. Jumlahnya mencapai 1.920 kejadian.
Para peneliti dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, M. Fakhrudin, menyatakan bahwa bencana banjir memang terkait dengan peristiwa alam, seperti curah hujan yang tinggi atau ketidaknormalan iklim.
Namun, ia menegaskan bahwa membahas banjir perlu mempertimbangkan peran pembangunan.
“Nah, di daerah hulu tersebut, fungsinya adalah menyerap curah hujan sebanyak mungkin. Selanjutnya, air mengalir ke bawah seperti itu. Terkadang daerah hulu ini berubah fungsi sehingga yang seharusnya mampu menyerap hujan dalam jumlah besar, justru tidak. Akibatnya, terjadi banjir di wilayah hilir,” katanya saat dihubungi BBC News Indonesia.
Menurut Fakhrudin, tindakan strategis yang harus dilakukan pemerintah adalah menjaga wilayah-wilayah yang memiliki fungsi alami, yaitu menyerap air hujan. Peran hutan, menurutnya, “harus ditingkatkan.”
Jika tidak, ia melanjutkan, suatu saat hutan akan semakin kehilangan kemampuannya untuk mencegah—atau mengurangi risiko—bencana alam.
Contohnya di wilayah hulu, kita perlu menjaga hutan agar hujan dapat menyerap sebanyak mungkin ke dalam tanah. Dengan demikian, di bagian hilir akan terjadi pengurangan dampak dari banjir,” tegasnya.
Data Global Forest Watchmenunjukkan bahwa Indonesia kehilangan 11 juta hektare hutan primer basah antara tahun 2002 dan 2024. Angka ini mencakup 34% dari total pengurangan tutupan pohon pada periode yang sama. Luas total hutan primer basah di Indonesia—dalam rentang waktu tersebut—berkurang sebesar 11%.
Analisis lain menunjukkan bahwa antara tahun 2001 hingga 2024, sekitar 76% kehilangan tutupan pohon terjadi di area yang umumnya mengalami deforestasi.
Secara nyata, Fakhrudin menyatakan, pemerintah seharusnya mulai melakukan audit terhadap kawasan hutan, termasuk izin-izin yang ada di dalamnya yang diduga mengubah kondisi permukaan atau tutupan lahan.
Pemerintah, menurutnya, pada saat yang bersamaan juga perlu melakukan pemetaan wilayah—yang mana saja daerah yang rentan, bagaimana kondisinya, serta seperti apa perkiraan di masa depan.
“Termasuk, misalnya, apakah izin ini kita evaluasi, tunda, atau cabut sementara, atau bagaimana,” kata Fakhrudin.
Itu adalah hal yang harus dilakukan, dan ini juga memerlukan koordinasi yang kuat antara setiap sektor pemerintahan yang mampu menyediakan data yang sangat baik dan rinci sehingga perencanaan tersebut dapat melihat masalah secara keseluruhan.
Pengelolaan banjir, di sisi lain, mengacu pada prinsip kebijakan yang berdasarkan ilmu pengetahuan (science-based policy), sebut Fakhrudin. Artinya, ia memanfaatkan data yang telah dikumpulkan sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan.
Faktanya, Fakhrudin menjelaskan, pengelolaan data di Indonesia masih kurang kuat.
Saya menemukan beberapa lokasi yang awalnya terlihat bagus, namun setelah itumaintenance-nya sangat sedikit,” kata Fakhrudin.
Dalam konteks bencana banjir, data digunakan untuk memprediksi pola serta mengambil kesimpulan akhir—apakah terdapat potensi terjadinya banjir. Data tersebut sebaiknya dicatat dengan interval yang sangat rapat; setiap jam maupun harian.
“Banjir itu data yang harus diupdate setiap jam. Dan kepadatan data mengenai hujan ini masih jauh dari harapan. Sehingga kita, dalam memberikan rekomendasi, kadang-kadang tidak akurat,” katanya.
Sampai saat ini, instansi yang menjadi rujukan dalam masalah hujan dan banjir adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Departemen Pekerjaan Umum (PU).
Keduanya memiliki data terkait curah hujan,water level, sampai debit sungai.
Fakhrudin berpendapat bahwa pemahaman tentang data tidak boleh terbatas hanya pada tingkat pusat atau beberapa lembaga tertentu. Ia menuntut agar pemahaman dan penerapan data dapat disampaikan hingga ke tingkat bawah—khususnya masyarakat di wilayah terkait.
Terkadang kesadaran untuk mengubah [perspektif ini] belum sepenuhnya muncul. Data-data dasar tersebut banyak yang belum menyadari betapa pentingnya, karena berkaitan dengan hulu,” ujar Fakhrudin.
“Sehingga concern kita terhadap pembangunan data, maintenancedata, berbagai jenis, termasuk peralatan, itu juga lemah.
Pemangkasan anggaran serta komitmen politik dalam bidang bencana
Kebijakan penghematan anggaran yang diinisiasi oleh pemerintahan Prabowo Subianto bertujuan pada pendanaan yang diberikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Awalnya, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025, BNPBmemperoleh Rp1,4 triliun.
Perubahan terjadi setelah pertemuan rekonstruksi anggaran bersama Komisi VIII DPR pada bulan Februari lalu. Dana BNPB dikurangi sebesar Rp470 miliar sehingga ‘hanya’ tersisa Rp956 miliar.
Dana yang direncanakan akan lebih dahulu dialokasikan oleh BNPB untukprogram ketahanan bencanaSenilai Rp701 miliar. Sisanya, sebesar Rp249,5 miliar, digunakan untuk dukungan manajemen.
Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, menegaskan bahwa penghematan anggaran tidak akan mengurangi kemampuan BNPB dalam menanggapi bencana.
Artinya, pelayanan publik atau masyarakat yang terkena dampak bencana tetap dapat kami lakukan dengan optimal, meskipun ada penghematan karena yang dihemat adalah pelaksanaan tugas sehari-hari di kantor pusat,ucapnya.
Penanggulangan bencana alam memerlukan komitmen politik yang proaktif, bukan kebijakan yang hanya merespons, demikian menurut analisis ilmuwan kebencanaan dari Charles Darwin University Australia,Jonatan Lassa.
Dalam hal bencana alam, komitmen politik menjadi faktor penting untuk memperkuat ketahanan.
Namun, komitmen politik tampaknya tidak terlihat ketika sudah memasuki sektor kebencanaan. Pemerintah lebih mengutamakan agenda pembangunan ekonomi sertapemenuhan janji politik, terang Jonatan.
Bencana sering kali dianggap sebagai kejadian yang tidak mendesak ketika situasi berada dalam kondisi “normal,” sehingga bisa diperhatikan belakangan.
Begitu bencana terjadi, pemerintah langsung menyalurkan dana darurat dalam jumlah besar. Setelah krisis berakhir, pemerintahkembali ke setelan semula: kebijakan ekonomi.
Gejala semacam ini terlihat pada Jonatan di Indonesia. Pada tahun 2015, ia menjelaskan bahwa BNPB menyediakan dana besar untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penganggaran dana mengalami penurunan dan kemudian kembali naik tiga tahun setelahnya, yang bersamaan dengan gempa bumi yang merusak Nusa Tenggara Barat (NTB) serta Sulawesi Tengah.
Dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, dana yang dialokasikan untuk BNPBdisebut anjlok hingga Rp491 miliar.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa dana BNPB masih tersedia sebesar Rp500 miliar. Pemerintah berkomitmen untuk menambah anggaran jika memang diperlukan.
“Nanti tergantung permintaan BNPB. Anda tahu saya kaya. Tapi, uangnya cukup, dari dana darurat bencana jikaenggaksalah, dan itu hanya BNPB yang mengajukan ABT (Anggaran Belanja Tambahan) kepada kami, nanti kami [Kementerian Keuangan] yang menangani. Kami,mah“, siap terus,” jawab Purbaya.
Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Atina Rizqiana, menyoroti pengurangan anggaran bagi BNPB serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yang menggambarkan prioritas keuangan pemerintahan Prabowo yang hanya “memperhatikan sektor-sektor yang dianggap lebih penting secara politik.”
Yang dimaksud Atina mencakup berbagai aspek seperti pengurangan risiko, keamanan, serta pelaksanaan proyek besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Mengingat pemotongan dilakukan tanpa mempertimbangkan risiko bencana di Indonesia yang semakin menurun. Akibatnya, pemerintah justru menghadapi risiko keuangan yang jauh lebih besar,” jawabnya saat menjawab pertanyaan BBC News Indonesia.
Atina merasa cemas bahwa pengurangan anggaran ini dapat memengaruhi penurunan kemampuan tersebut.monitoringbahaya serta identifikasi dini bencana.
“Kemudian respons yang lambat, baik dalam kebijakan maupun penanganan di lapangan, hingga menurunnya kecepatan dalam proses pemulihan pasca-bencana,” tambahnya.
Menurut Atina, sektor pencegahan dan pengurangan risiko bencana “perlu kembali menjadi fokus utama” karena berkaitan erat dengan kondisi Indonesia yang rentan terhadap bencana.
Selain itu, peningkatan anggaran perlu “terintegrasikan dalam sistem tata ruang dan kebijakan daerah,” kata Atina.
“Setiap daerah, baik yang rentan maupun dengan risiko bencana rendah, harus memiliki sistem pencegahan dan penanggulangan yang tangguh,” katanya.
Dukungan terhadap kebijakan penanggulangan bencana, dalam jangka pendek, bisa dimulai dengan “moratorium izin tambang dan kelapa sawit,” tegas Atina.
“Jangan lupa, tuntut dengan tegas kewajiban perusahaan dalam melakukan reklamasi dan pemulihan lingkungan,” katanya.
‘Kalau berhari-hari masih chaos, kita perlu mengkritik pemerintah
Para peneliti di Pusat Riset Kependudukan BRIN, Gusti Ayu Ketut Surtiarti, menyatakan bahwa bencana yang terjadi di Sumatra tidak dapat dikaitkan hanya dengan peristiwa alam.
Penelitian Ketut lebih banyak menghadapi dan memperhatikan pengurangan risiko bencana, kerentanan masyarakat, serta ketangguhan komunitas.
Seperti yang terjadi di Bali, banjir dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatra diperparah oleh berkurangnya daerah penyerapan air yang memadai, menurut Ketut.
Pemicunya, Ketut mengatakan, adalah kegiatan pembangunan. Bencana di Sumatra, lanjut Ketut, seharusnya membuat pemerintah kembali meninjau jenis pembangunan yang akan digencarkan karena dampaknya sangat besar.
Perbaikan dapat diwujudkan dengan, pertama-tama, meningkatkan transparansi secara menyeluruh.
Dalam konteks pembangunan, masyarakat harus terlibat karena mereka lebih memahami kondisi lingkungan tempat tinggalnya, termasuk potensi-potensi yang bisa menyebabkan bencana.
Dasar dari pembangunan seharusnya dilakukan secara bertahap dari bawah, bukan justru sebaliknya.
Sebaiknya apa pun yang terjadi, masyarakat harus memahami. Ini kita membicarakan ideal. Jika kita berbicara tentang pembangunan, sebenarnya kita memiliki Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Jadi, [sifatnya] dari [aspirasi] bawah ke atas [pemerintah],” tegasnya.
Sebaliknya, pembangunan seharusnya didasari oleh informasi yang disampaikan dari atas ke bawah, demikian idealnya. Dan pada dasarnya, apapun yang terjadi di masyarakat harus diketahui oleh mereka.
Tindakan penanggulangan dan pengurangan risiko dalam bencana memiliki keterkaitan yang kuat, dan keduanya dapat dijawab melalui partisipasi aktif pemerintah serta masyarakat agar tercapaiparticipatory mapping (pemetaan partisipatoris), sebut Ketut.
“Maka ada usaha dalam memetakan kerentanan, risiko, serta masyarakat terhadap bencana alam,” tegas Ketut.
Pada tingkat yang paling dasar,participatory mapping dapat dijalankan dengan community asset mapping(pemetaan aset masyarakat), Ketut menjelaskan.
“Yang saya petakan adalah aspek sosialnya. Sosial itu menggambarkan lingkungan kita. Misalnya, orang yang memiliki sumber daya ini berada di sini, dapat diakses di sini, termasuk sumber daya keuangan, materi, hingga barang,” ujar Ketut.
Atau, misalnya, jika ada yang menjadi perawat bisa menghubungi dia. Jika ada dokter bisa pergi ke sana. Jika ingin, pemilik beras berada di sana.
Aset-aset tersebut kemudian dihubungkan, membentuk sebuah jaringan, kata Ketut. Jaringan ini yang dimanfaatkan saat terjadi keadaan darurat.
Pada saat bencana, 72 jam pertama—atau tiga hari—merupakan “emergency response, tambah Ketut. Dengan kata lain, “kita tidak dapat mengharapkan bantuan dari luar karena asumsinya infrastruktur sudah rusak parah,” jelas Ketut.
Perhitungan 72 jam diambil dari kemampuan maksimal manusia bertahan “tanpa mengonsumsi apa pun.” Ketut menyebutnyasurvival mode (mode bertahan).
“Maka memang dalam 72 jam pertama itu harus terisolasi. Bahkan kita perlu mengetahui, misalnya, di mana letak kebun jagung, kebun pepaya, atau siapa yang memiliki genset, contohnya, agar bisa bertahan,” tambahnya.
Masalahnya, praktik pemetaan ini “masih belum optimal di Indonesia,” ujar Ketut.
Ketut menganggap pemerintah lebih mampu memberikan kontribusi yang penting dalam menyusun “pemetaan” tersebut.
Dengan demikian, masyarakat tidak dibiarkan tanpa persiapan yang cukup jika terjadi bencana alam dan kondisi di lapangan memang memerlukan proses maupun waktu untuk melakukan evakuasi.
Jika lebih dari 72 jam, misalnya, masihchaos, berarti kita perlu mengajukan pertanyaan kepada pemerintah bagaimana,” tutupnya.
- Keterangan warga di wilayah terpencil Aceh Tengah – ‘Persediaan bahan pokok hanya tersisa dua hingga tiga hari lagi’
- Gambar-gambar sebelum dan sesudah banjir menghancurkan Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara
- Warga meninggal dalam peristiwa berebut beras bantuan banjir di gudang Bulog Tapanuli Tengah – ‘Pentingnya persediaan pangan cadangan’
- Masyarakat adat O’hangana Manyawa di Halmahera menghadapi tekanan dari industri nikel, citra yang dianggap primitif, serta dugaan tindakan kriminalisasi.
- Di balik tambang logam yang berkembang di Indonesia, Argentina, dan Kongo, milik perusahaan Tiongkok
- ‘Tiga hari minum air hujan’ – Banjir bandang menghancurkan Halmahera Tengah, murni disebabkan oleh cuaca atau aktivitas pertambangan nikel?
- Banjir terburuk di Bali dalam satu dekade, jumlah korban jiwa meningkat menjadi 16 orang
- Tragedi tahun 1965 dan ‘ramuan ajaib’ di balik citra pariwisata yang indah di Bali
- Mengubur impian memiliki lahan di Bali – Warga terjepit di tengah perkembangan pariwisata dan kebutuhan hidup
- Penampakan kayu bulat yang terbawa oleh banjir di Sumatra
- Kemunculan penyakit mengancam anak-anak yang menjadi korban banjir di Sumatra, di tengah pencapaian vaksinasi dasar yang sangat rendah
- Pernyataan warga Kabupaten Agam, Aceh Tengah, dan Tapanuli Tengah yang terpencil – ‘Untuk memenuhi kebutuhan makan, kami harus melewati genangan lumpur’
- Sampai dengan 770 jiwa meninggal, pemerintah bersikeras tidak mengumumkan bencana nasional di Sumatra
- Prabowo diminta untuk menetapkan banjir dan tanah longsor di Sumatra sebagai bencana nasional – ‘Masyarakat sampai melakukan perampokan hanya untuk bertahan hidup’
- ‘Mama saya meninggal sedang berdoa’ – Akhir dari perjuangan anak yang mencari ibunya yang hilang di tengah banjir bandang Sumbar
- Banyak orang mengungsi karena banjir dan tanah longsor di Sumatra Utara, apakah disebabkan oleh kerusakan hutan atau cuaca ekstrem?
- Mengapa sistem peringatan dini banjir sering tidak mampu menyelamatkan nyawa manusia?
- ‘Begitu menakutkan’ – Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT meletus
- Banjir terjadi setiap hari di berbagai wilayah di Indonesia, ‘kebijakan pemerintah tidak jelas dan tidak tegas’
- “Saya sudah lelah” – Banjir yang terus-menerus terjadi di Bekasi-Jakarta-Tangsel membuat warga menunjukkan kekecewaan, pemerintah disalahkan tidak pernah mengambil tindakan serius untuk mengatasinya.
- Indonesia sering dilanda gempa bumi sebanyak ribuan kali setiap tahun – Apa yang perlu dilakukan ketika terjadi gempa bumi?
- Peringatan 20 tahun tsunami Aceh: Kisah dua korban selamat yang memutuskan tinggal di wilayah rawan – ‘Kami sudah tidak lagi takut tinggal di tepi laut’
- Apakah teknologi mampu melindungi penduduk dari bencana tanah longsor?
- Cerita seorang anak yang mencari ayahnya yang menjadi korban longsor di kawasan tambang emas ilegal di Gorontalo – Mengapa kegiatan ini terus dibiarkan berlangsung?
