Forum kota id.BANJARBARU — Era pembangunan infrastruktur olahraga besar-besaran yang berisiko menjadi aset mangkrak tampaknya akan segera berakhir. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) kini bersiap membawa wajah baru bagi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 dengan konsep efisiensi dan penguatan ekonomi lokal.
Langkah ini mendapat “lampu hijau” langsung dari Presiden Prabowo Subianto saat menerima Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, di sela kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).
Paradigma Baru: Efisiensi Anggaran
Berbeda dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, duet NTB-NTT berkomitmen untuk tidak terjebak dalam ambisi pembangunan stadion-stadion megah yang memakan biaya fantastis namun minim pemanfaatan pasca-acara.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa peta jalan yang disiapkan pihaknya sangat menekankan pada aspek akuntabilitas. “Kami tidak ingin mengulangi pola pembangunan besar yang berujung jadi beban daerah. Fokus kami adalah optimalisasi fasilitas yang sudah ada,” ujar Iqbal.
Menurutnya, pemilihan cabang olahraga akan disesuaikan dengan ketersediaan sarana di masing-masing wilayah. Hal ini dilakukan agar anggaran negara tetap tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas kompetisi bagi para atlet.
Sport Tourism dan Dampak Ekonomi
Selain soal efisiensi, penyelenggaraan PON 2028 di wilayah “Sunda Kecil” ini diproyeksikan sebagai katalisator industri pariwisata. Dengan status NTB dan NTT sebagai destinasi wisata kelas dunia, ajang ini diharapkan mampu menciptakan multiplier effect bagi UMKM dan sektor jasa di daerah.
”Dukungan Presiden adalah energi besar bagi kami. Ini bukan sekadar ajang tanding olahraga, tapi momentum penguatan ekonomi rakyat melalui sport tourism,” ungkap Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena.
Penguatan Birokrasi
Sebagai tindak lanjut dari dukungan lisan Presiden, kedua pemimpin daerah tersebut akan segera mengirimkan surat bersama sebagai komitmen formal. Melkiades menyebut koordinasi antar-provinsi telah berjalan intensif guna memastikan kesiapan administratif dan teknis.
”Kami akan segera sampaikan surat resmi kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan tertulis, sehingga langkah persiapan di lapangan bisa langsung dipacu,” tambahnya.
Dukungan pemerintah pusat ini menjadi sinyalemen kuat bahwa penyelenggaraan ajang olahraga nasional ke depan akan lebih mengedepankan prinsip keberlanjutan (sustainability) dan kemanfaatan jangka panjang bagi masyarakat lokal.
