Forumkota.id – Lombok Timur, NTB – Di bawah langit Lombok Timur yang indah, tersembunyi ironi pahit: lumbung padi terancam kelaparan! Amarah membara di dada masyarakat Lombok Timur, yang selama ini dikenal ramah dan sabar, kini bangkit melawan ketidakadilan. Forum Komunikasi dan Kajian Masyarakat Nusa Tenggara Barat (FKKM NTB) bersama Gerakan Pemuda Sasak Bersatu (GPS Bersatu) menggelar aksi damai pada 22 Desember 2025, menyuarakan jeritan hati rakyat yang merasa dikhianati. Dugaan penyelewengan distribusi beras Bulog telah merobek harapan petani dan masyarakat kecil, menjadikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai mimpi buruk.
Aksi damai yang diikuti ratusan massa ini dimulai dengan long march dari Masjid Raya Selong menuju Kantor Bulog Lombok Timur. Sambil membawa spanduk dan poster bertuliskan kecaman terhadap praktik korupsi dan tuntutan keadilan, para peserta aksi meneriakkan yel-yel penyemangat. Beberapa perwakilan dari FKKM NTB dan GPS Bersatu secara bergantian menyampaikan orasi di depan Kantor Bulog, sementara massa aksi lainnya melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan penderitaan rakyat akibat penyelewengan beras. Aksi ini berlangsung tertib dan damai, dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Temuan investigasi lapangan, dokumentasi, serta kesaksian mitra dan konsumen mengungkap praktik-praktik busuk yang tak bisa lagi ditoleransi: pungutan liar terselubung, paket komersil mencekik, dugaan oplos beras busuk, aturan sepihak yang diskriminatif, hingga transaksi gelap tanpa administrasi resmi. Semua ini adalah bukti nyata bahwa ada kekuatan besar yang bermain di balik layar, mengkhianati amanat negara dan menindas rakyat yang sudah susah.
“Cukup sudah sandiwara ini! Kami tidak akan membiarkan beras yang seharusnya menjadi hak kami dirampok oleh para koruptor yang bersembunyi di balik seragam Bulog!” teriak Fahri, Koordinator Umum (Kordum) aksi, dengan suara lantang yang menggema di seluruh area aksi. “Kami datang ke sini bukan untuk meminta-minta, tapi untuk menuntut keadilan! Negara harus hadir, jangan hanya menjadi penonton bisu saat rakyatnya kelaparan dan hak-haknya diinjak-injak! Pungutan liar sebesar 205 ribu rupiah yang dilakukan oleh oknum Bulog dan mitra-mitranya adalah bukti nyata bahwa ada permainan kotor di sini! Kami akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan! Kami mendesak Kejaksaan dan aparat penegak hukum untuk segera usut tuntas dugaan penyimpangan di Bulog Lombok Timur. Audit total harus dilakukan, jangan ada yang ditutupi! Buka data secara transparan kepada publik, dan berikan perlindungan hukum kepada mitra dan saksi yang berani mengungkap kebenaran!”
Dengan mata berkaca-kaca dan suara bergetar, Zaini Hasyari, Koordinator Lapangan (Korlap) 1, menambahkan, “Apa kalian tidak punya hati nurani?! Lihatlah saudara-saudara kami yang kelaparan, anak-anak kami yang kekurangan gizi! Ini bukan sekadar masalah beras yang hilang, ini adalah penghinaan terhadap kemanusiaan! Mereka yang seharusnya melayani rakyat, justru memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri! Ada mitra yang dengan bangga menyebut punya ‘orang dalam’ sehingga bisa mengambil beras 8 ton seminggu, padahal aturannya cuma 4 ton! Ini namanya penyalahgunaan wewenang! Kami tidak akan tinggal diam! Demi Allah, kami akan terus berjuang, meski harus mengorbankan jiwa dan raga, sampai para penjahat ini diadili seadil-adilnya! Cukup sudah rakyat Lombok Timur dipermainkan! Kami tahu ada pungli yang terjadi di Bulog dan mitra-mitra Bulog sebesar Rp 205 ribu! Ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang tidak bisa ditolerir! Banyak mitra yang mengambil beras tidak sesuai aturan, bahkan ada yang bisa ambil dua kali lipat lebih hanya karena punya koneksi dengan pemerintah! Ini tidak adil! Kami marah! Bulog harus bertanggung jawab!”
FKKM NTB dan GPS Bersatu dengan tegas menyatakan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan perlawanan terhadap kejahatan sistemik yang menggerogoti hak dasar rakyat. Mereka menuntut negara untuk tidak tinggal diam, hukum untuk tidak tumpul, dan keadilan untuk segera ditegakkan. Penyelidikan menyeluruh terhadap Bulog Lombok Timur, audit total atas distribusi SPHP, transparansi data kepada publik, serta perlindungan hukum bagi para saksi adalah harga mati yang tak bisa ditawar. Rakyat Lombok Timur sudah muak dengan janji-janji manis dan pembiaran yang terus berulang. Pangan adalah soal hidup dan mati, dan setiap penyelewengan adalah pengkhianatan yang tak terampuni. Bulog harus kembali menjadi benteng rakyat, bukan sarang koruptor!
