JAKARTA, – Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz mengungkapkan bahwa Malaysia masih melakukan negosiasi intensif dengan Amerika Serikat (AS) guna memperoleh tarif yang paling rendah sebelum tenggat waktu 1 Agustus 2025.
Pada awal minggu ini, Bloomberg melaporkan bahwa Malaysia berusaha menurunkan tarif AS menjadi 20 persen.
Namun, Tengku Zafrul menyatakan bahwa tarif impor sebesar 20 persen bukanlah tujuan dan arahnya adalah mencapai tingkat yang seminimal mungkin, mengingat bahwa 10 persen merupakan batas terendah tarif impor Amerika Serikat.
“Kita sudah melihat bahwa tarif Jepang sebesar 15 persen. Informasi terbaru mengenai pembicaraan antara Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) mungkin menunjukkan UE juga memiliki tarif sebesar 15 persen. Kita juga telah melihat tarif untuk Indonesia sebesar 19 persen, Vietnam sebesar 20 persen, dan Filipina sebesar 19 persen,” ujar Zafrul, dilaporkan dariThe Star, Sabtu (26/7/2025).
“Maka kita bisa memperkirakan secara umum, jika kita memberikan koncessi tertentu, jenis tarif apa yang akan kita terima. Jika kita memberikan koncessi tertentu, kita mungkin mendapatkan 20 persen atau 19 persen. Jika kita memberikan seluruhnya (koncessi), kita mungkin hanya mendapatkan 10 persen karena ada batas bawahnya,” katanya.
Tengku Zafrul menyatakan bahwa ia tidak yakin Malaysia akan menerima tarif di bawah 20 persen.
“Ia tidak menentukan angkanya,” katanya.
Tantangan yang dihadapi setiap negara berbeda dalam negosiasi tarif Amerika Serikat
Selanjutnya, ia menyatakan bahwa setiap negara menghadapi tantangan yang berbeda dalam hal apa yang bisa disajikan dalam negosiasi tarif AS.
“Kami tidak mampu menawarkan sesuatu yang tidak kami miliki, atau hal-hal yang kami anggap bisa merugikan industri Malaysia. Namun, saya rasa kita dapat mencapai angka yang kami anggap adil bagi kedua belah pihak,” ujar Tengku Zafrul.
Pada awal bulan ini, ekspor Malaysia ke Amerika Serikat dikenai pajak sebesar 25 persen yang akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025. Di sisi lain, pemerintah Malaysia saat ini sedang melakukan negosiasi intensif dengan AS guna mengurangi tarif tersebut.
Menurut Tengku Zafrul, pemerintah Malaysia melakukan pertemuan harian bersama pihak Amerika Serikat.
“Namun, kita perlu menyadari bahwa kita bukan satu-satunya negara yang melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Banyak negara lain juga sedang berdiskusi dengan Amerika Serikat, jadi menurut saya mereka tidak mungkin melibatkan semua pihak secara bersamaan,” katanya.
Yang utama bagi kami adalah kami akan menyelesaikannya, untuk melihat bagaimana dua pemimpin membahas dan mencapai kesepakatan mengenai tarif akhir,” ujar Tengku Zafrul.
Saat ini, Tengku Zafrul menyatakan belum ada pembicaraan terkait perpanjangan tenggat waktu.
Negara-negara ASEAN mengalami kesulitan dalam menyelaraskan kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat.
Di sisi lain, Maria Monica Wihardja, Peneliti Tamu dan Koordinator Program Media, Teknologi, dan Masyarakat, ISEAS-Yusof Ishak Institute menyatakan bahwa sangat sulit bagi negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam merespons tarif balasan Amerika Serikat.
Ini mengingatkan bahwa negara-negara anggota berasal dari titik awal yang berbeda dan memiliki kepentingan yang berbeda dalam negosiasi mereka dengan Amerika Serikat.
Saat ini, Amerika Serikat memberlakukan tarif impor sebesar 20 persen terhadap Vietnam, sedangkan Indonesia memiliki tarif sebesar 19 persen, turun dari 32 persen.
Namun, jika melihat kepentingan mereka dalam menghadapi tarif balasan dari Amerika Serikat, kontribusi ekspor Vietnam terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 86 persen, sedangkan untuk Indonesia di bawah 25 persen.
Persentase perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat terhadap PDB hanya sebesar 1 persen, sedangkan untuk Vietnam mencapai 20 persen.
“Maka, negara-negara ini memiliki kepentingan yang sangat berbeda,” kata Maria.
Dari sudut pandang ekonomi, Maria menyatakan bahwa koordinasi antar negara ASEAN akan sangat sulit untuk diwujudkan.
“Persaingan antar negara ASEAN mungkin merupakan hal yang diinginkan oleh Presiden AS Donald Trump, agar bisa mendapatkan penawaran yang lebih besar dan lebih banyak dari negara-negara ASEAN,” katanya.
