KENDARI KITA– Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menjadi kesempatan bagi kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk bekerja sama dalam memperkuat transparansi informasi hukum.
Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan tersebut, tim kerja BPK Perwakilan Provinsi Sultra melakukan koordinasi dengan Kemenkum Sultra. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari kedua instansi ini membahas rencana kegiatan JDIH Award.
Penghargaan JDIH ini ditujukan kepada pemerintah daerah, dengan penilaian yang dilakukan berdasarkan berbagai aspek dalam memperkuat pengelolaan JDIH di wilayah Sultra.
“Pertemuan ini menjadi kesempatan penting untuk menyelaraskan upaya peningkatan kualitas pengelolaan JDIH di tingkat daerah. Kami juga menyampaikan perkembangan terbaru JDIH di Sulawesi Tenggara, termasuk tantangan dan langkah-langkah pembinaan yang sedang dilakukan,” kata Perangcang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kemenkum Sultra, Evi Risnawati, saat menerima kunjungan tim kerja BPK Sultra, Selasa 14 Oktober 2025.
Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan memberikan apresiasi terhadap kedatangan dan inisiatif kerja sama dari BPK.
“Kolaborasi antarlembaga sangat penting untuk memastikan pengelolaan JDIH yang profesional, bertanggung jawab, dan efektif. Kanwil Kemenkum Sultra siap mendukung kerja sama yang memberikan manfaat bagi tata kelola hukum di wilayah ini,” kata Topan Sopuan.
Pertemuan berlangsung dengan suasana yang hangat dan menghasilkan. Kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama guna mendorong transparansi informasi hukum serta mendukung penilaian JDIH Award yang adil dan berkualitas di wilayah Sulawesi Tenggara. (*)
