RUBLIK DEPOK– Isu internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali mencuri perhatian masyarakat setelah beredarnya surat yang menyebutkan bahwa KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum sejak 26 November 2025. Informasi ini memicu kegaduhan karena berkaitan dengan kepemimpinan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.
Surat yang Beredar Mengungkap Bahwa Gus Yahya Tidak Lagi Menjabat
Sebuah dokumen yang beredar luas berisi keputusan Rais Aam yang menyatakan bahwa Gus Yahya dihentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum. Surat tersebut mencantumkan tanggal resmi, nomor keputusan, serta perintah agar PBNU segera mengadakan rapat pleno untuk membahas penghapusan dan pergantian pengurus.
Dalam dokumen tersebut juga disampaikan bahwa sejak 26 November pukul 00.45 WIB, Gus Yahya tidak lagi memiliki kewenangan untuk menggunakan atribut, fasilitas, atau mengambil keputusan atas nama organisasi. Poin-poin ini menjadi perdebatan karena dianggap sebagai keputusan strategis yang berdampak signifikan terhadap struktur kepemimpinan PBNU.
Pihak PBNU menyatakan surat tersebut tidak sah dan memiliki kekurangan administratif
Di sisi lain, sejumlah pengurus PBNU menegaskan bahwa dokumen yang beredar tidak sesuai dengan aturan administrasi resmi organisasi. Surat internal PBNU harus ditandatangani oleh empat pihak, yaitu Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal. Selain itu, semua surat resmi PBNU kini harus dilengkapi stempel digital Peruri serta melalui verifikasi sistem persuratan elektronik.
Surat yang beredar dianggap tidak sah karena memiliki watermark DRAFT, tidak dilengkapi dengan stempel digital, dan QR code yang tertera menunjukkan status yang belum valid. Saat dilakukan pemeriksaan melalui situs resmi verifikasi, nomor dokumen tersebut juga tidak ditemukan. Keadaan ini menyebabkan para pengurus meminta warga NU untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum teruji kebenarannya.
Gus Yahya Menyatakan Bahwa Ia Masih Sah Menjabat
Merespons situasi tersebut, Gus Yahya juga menyampaikan pernyataan bahwa surat tersebut tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum apa pun. Ia menegaskan bahwa nomor dokumen tidak dikenal dalam sistem, sehingga secara otomatis tidak dapat memperoleh pengesahan digital. Menurutnya, prosedur pemberhentian Ketua Umum PBNU harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan tidak bisa dilakukan secara sepihak.
Gus Yahya juga menyampaikan bahwa keputusan strategis seperti penghentian, perubahan susunan pengurus, atau pergantian sementara hanya bisa dilakukan melalui prosedur yang sah, termasuk rapat pleno resmi atau melalui forum Muktamar.
Isu Internal Dianggap Akibat Permainan Kepentingan Organisasi
Ketegangan kepemimpinan di dalam PBNU dinilai semakin memuncak seiring dekatnya organisasi dengan isu-isu strategis nasional. Pakar menilai perbedaan pandangan internal dapat memengaruhi arah kebijakan keagamaan, sosial, dan politik yang selama ini dijalankan oleh PBNU. Banyak yang menduga adanya dinamika di kalangan elit yang membuat proses administrasi menjadi lebih rentan.
Namun demikian, para pengurus mengajak warga NU untuk tetap tenang dan menantikan keputusan resmi yang akan dibahas dalam rapat pleno. Selama masa ketidakjelasan atau kekosongan dokumen, otoritas tertinggi berada di tangan Rais Aam hingga ada keputusan yang benar-benar sah secara administratif.
PBNU Segera Mengadakan Rapat Pleno untuk Menentukan Pendirian
Untuk mencegah terjadinya kebingungan informasi yang semakin berkembang, PBNU rencananya akan mengadakan rapat pleno dalam waktu dekat. Rapat ini dianggap sebagai wadah terbaik untuk memastikan apakah surat tersebut termasuk dalam rancangan kebijakan, kesalahpahaman internal, atau tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur.
Keputusan pleno selanjutnya akan menentukan posisi Gus Yahya sebagai Ketua Umum dan memperkuat arah kepemimpinan PBNU di masa depan. Kondisi ini juga menjadi tantangan besar bagi konsolidasi organisasi agar tidak terpecah akibat dokumen yang masih meragukan keabsahannya.
