PR JATIM– Rencana pemindahan kantor pemerintah kabupaten Mojokerto terus menunjukkan perkembangan nyata.
Pada kunjungan tim perwakilan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), hari Kamis (31/7), Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menekankan kepentingan Kabupaten Mojokerto memiliki pusat pemerintahan sendiri yang berbeda dengan wilayah Kota Mojokerto.
Saat ini, kantor pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto masih berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 16, Kota Mojokerto yang merupakan wilayah administratif yang terpisah secara geografis dari kabupaten tersebut.
Fakta ini menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu dari sedikit kabupaten di Indonesia yang belum memiliki ibu kota pemerintahan di dalam wilayahnya sendiri.
“Rencana ini sebenarnya sudah ada sejak masa Bupati Mahmud Zein, atau sekitar 9 periode pemerintahan sebelumnya. Sekarang waktunya diwujudkan,” ujar Gus Bupati saat menerima tim BRMP di Pringgitan Rumah Dinas Bupati.
Rencana ini sejalan dengan prinsip pengaturan ruang wilayah yang berbasis data, yang menekankan keterhubungan, efisiensi pelayanan masyarakat, serta penguatan identitas lokal.
Berdasarkan data dari Bappenas dan Kementerian ATR/BPN, lebih dari 90% kabupaten di Indonesia telah memiliki pusat pemerintahan yang sudah terdapat dalam wilayah administratif masing-masing. Pemkab Mojokerto kini berencana memperoleh lahan di Kecamatan Mojosari sebagai calon lokasi pusat pemerintahan yang baru.
Kecamatan Mojosari dianggap penting karena terletak di tengah kabupaten, dekat jalan utama Surabaya–Malang, serta bersebelahan langsung dengan kawasan pengembangan ekonomi Mojokerto Selatan.
Perwakilan BRMP Jawa Timur, Asrul Koes, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan kementerian pusat. Bila mendapat persetujuan, pembelian tanah dan tahap awal pembangunan akan dimulai pada tahun 2026, bersamaan dengan tujuan strategis lainnya seperti peningkatan sektor pembenihan.
“Kami juga memiliki target penyaluran benih tahun ini sebesar 136 ton untuk Jawa Timur. Namun kami telah berdiskusi dengan pimpinan, dan jika mendapat persetujuan dari Kepala Badan, maka lokasi Mojosari ini dapat segera diproses untuk pembangunan kantor baru Pemkab Mojokerto,” kata Asrul.
Tindakan pemindahan ini menunjukkan bahwa Pemkab Mojokerto sedang memperkuat tata kelola wilayah secara menyeluruh. Bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga untuk memperjelas identitas geografis Kabupaten Mojokerto sebagai suatu entitas yang berbeda dari kota administratif Mojokerto.
Jika direalisasikan, pusat pemerintahan Mojokerto di Mojosari bisa menjadi pusat layanan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat di wilayah barat dan selatan kabupaten seperti Ngoro, Pungging, Trawas, dan Kutorejo.