– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pernyataan mengenai banyaknya opini di media sosial yang menyebut bahwa profesi dosen dan guru tidak dihargai karena penghasilannya rendah. Menurutnya, pandangan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi keuangan negara.
“Pada media sosial saya selalu menyampaikan bahwa menjadi dosen atau guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Hal ini juga menjadi salah satu tantangan bagi keuangan negara,” ujar Sri Mulyani, Rabu (7/8)
Hal tersebut juga memunculkan pertanyaan mendasar bagi dirinya, apakah seluruh kesejahteraan dosen dan guru di negeri ini harus berasal dari anggaran negara, atau justru bisa turut melibatkan partisipasi masyarakat.
“Apakah semua harus menjadi keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat,” tambahnya.
Meskipun demikian, Sri Mulyani tidak menjelaskan secara rinci jenis partisipasi masyarakat yang dimaksudkannya. Namun, dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ia menyatakan bahwa selalu dialokasikan 20 persen dari belanja negara khusus untuk pendidikan.
Di tahun 2025 ini, Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 750 triliun. Selain itu, dia menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat sistem pendidikan secara keseluruhan, mulai dari madrasah hingga sekolah negeri dan swasta.
Bahkan, ketika membahas tentang guru, dana APBN khusus pendidikan ini juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru mulai dari tenaga honorer hingga profesor.
“Atau para ahli di ruangan ini, peneliti dan universitas yang juga sangat beragam,” kata Sri Mulyani.
Mengutip dari materi presentasinya, anggaran pendidikan tahun 2025 dialokasikan untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah yang diberikan kepada 1,1 juta mahasiswa. Selanjutnya, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 9,1 juta siswa, serta Bantuan Operasional PTN (BOPTN) untuk 197 institusi.
Selanjutnya, dialokasikan untuk beasiswa LPDP sebanyak 36 ribu program gelar yang sedang berlangsung, digitalisasi pembelajaran tunjangan profesi guru (TPG) non PNS sejumlah 477.700 guru, sertifikasi guru bagi 666.900 guru, renovasi sekolah dengan 22 ribu proyek pembangunan atau rehabilitasi sekolah, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Unggulan hingga Sekolah Rakyat.
