Forumkota.id – Peristiwa demonstrasi yang berujung ricuh di Lombok Timur beberapa hari tidak dapat terus-menerus diletakkan semata dalam bingkai gangguan keamanan. Cara pandang seperti ini justru berisiko menyederhanakan persoalan dan menutup ruang refleksi yang lebih substansial. Di balik kericuhan tersebut, terdapat persoalan yang lebih mendasar, yakni krisis komunikasi publik antara masyarakat dan pemangku kebijakan.
Dalam demokrasi, demonstrasi adalah saluran sah untuk menyampaikan aspirasi. Ia lahir dari harapan bahwa suara publik dapat memengaruhi arah kebijakan. Namun, ketika aspirasi berubah menjadi ketegangan dan berujung pada benturan di ruang publik, hal itu menandakan adanya kebuntuan dialog. Pesan masyarakat tidak tersampaikan dengan baik, sementara pesan pemerintah gagal dipahami atau dipercaya oleh publik.
Dari sudut pandang komunikasi, kericuhan bukanlah peristiwa yang muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan akumulasi dari komunikasi yang tidak efektif, minim empati, dan cenderung satu arah. Ketika ruang-ruang dialog formal tidak berjalan optimal, jalanan menjadi medium alternatif untuk didengar. Sayangnya, medium ini sering kali diwarnai emosi kolektif yang sulit dikendalikan.
Aparat keamanan berada dalam posisi yang tidak sederhana. Di satu sisi, mereka bertugas menjaga ketertiban umum dan mencegah kekerasan. Di sisi lain, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada prosedur keamanan tanpa strategi komunikasi persuasif berpotensi memperkeruh situasi. Dalam konteks ini, ketegangan tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada satu pihak, melainkan merupakan hasil dari relasi komunikasi yang timpang.
Persoalan ini semakin kompleks dengan kehadiran media sosial. Arus informasi yang cepat, potongan narasi yang emosional, hingga konten provokatif yang belum terverifikasi mudah membentuk persepsi massa. Tanpa literasi media yang memadai, ruang digital justru menjadi pemantik eskalasi, bukan sarana klarifikasi. Emosi yang dibangun di ruang virtual kemudian terbawa ke ruang fisik.
Sebagai akademisi Komunikasi dan Penyiaran Islam, penting untuk menegaskan bahwa etika komunikasi adalah fondasi utama dalam kehidupan publik. Dalam perspektif komunikasi Islam, prinsip bil hikmah dan musyawarah menekankan bahwa perbedaan pandangan harus dikelola dengan kebijaksanaan dan saling menghormati. Nilai-nilai ini relevan untuk semua pihak—pemerintah, aparat, maupun masyarakat—dalam merawat demokrasi lokal.
Demo ricuh di Lombok Timur seharusnya dibaca sebagai alarm sosial. Ia menandai adanya jarak kepercayaan yang perlu segera dijembatani. Pemerintah daerah dituntut untuk memperbaiki pola komunikasi kebijakan agar lebih terbuka dan partisipatif. Aparat keamanan perlu terus mengedepankan pendekatan humanis dan komunikatif. Sementara masyarakat, termasuk mahasiswa dan generasi muda, memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan aspirasi secara beretika dan bermartabat.
Demokrasi tidak meniadakan konflik, tetapi menuntut kemampuan untuk mengelolanya. Jika komunikasi publik dibiarkan buntu, kericuhan berpotensi berulang dengan pola yang sama. Sebaliknya, jika dialog dibuka secara sungguh-sungguh, perbedaan dapat menjadi energi perubahan. Dari peristiwa ini, Lombok Timur memiliki kesempatan untuk membenahi komunikasi publik agar aspirasi tidak lagi berujung pada ketegangan, melainkan pada solusi yang konstruktif dan berkeadaban.
