JAKARTA, —Badan Standardisasi Nasional (BSN) menekankan bahwa penyebaran Infrastruktur Mutu Nasional (IMN) merupakan salah satu dasar penting dalam memperkuat transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Pernyataan ini disampaikan saat pembukaan Bulan Mutu Nasional (BMN) 2025 di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Wakil Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, menyampaikan bahwa IMN memiliki peran penting dalam mendukung produktivitas dan kompetitif, mulai dari standarisasi, akreditasi, hingga layanan metrologi.
“Pemerataan Infrastruktur Mutu Nasional merupakan dasar agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga dirasakan hingga ke seluruh wilayah Indonesia,” ujar Kristianto, dalam pernyataannya, Kamis (27/11/2025).
“Produk unggulan daerah memiliki peluang besar, dan tugas kami adalah memastikan mereka mendapatkan akses yang efektif terhadap layanan pengujian, sertifikasi, dan metrologi. Dengan IMN yang kuat, dapat dipercaya, dan inklusif, kita memperkuat daya saing nasional menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
BSN menganggap ketersediaan layanan IMN belum merata. Dari total 2.687 lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang aktif, sebanyak 1.704 atau 64,4 persen berada di Pulau Jawa.
Di kawasan Indonesia Timur hanya terdapat 233 LPK yang terakreditasi, atau sekitar 5 persen dari jumlah nasional. Untuk layanan sertifikasi produk, dari 140 lembaga yang terakreditasi secara nasional, kawasan Timur hanya memiliki 8 lembaga.
Situasi ini menyebabkan pelaku usaha di beberapa daerah harus menghabiskan waktu dan biaya yang lebih besar untuk memenuhi standar kualitas. Padahal, industri lokal memerlukan layanan uji dan sertifikasi yang dapat dipercaya agar memperkuat hilirisasi serta meningkatkan nilai produk.
Untuk mengatasi celah tersebut, BSN melaksanakan fungsi fasilitasi dan pembinaan, termasuk menyelaraskan kebijakan antar kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, serta lembaga penilaian kesesuaian. Sampai saat ini, BSN telah membantu pengembangan 116 LPK agar mampu memberikan layanan yang dapat dipercaya.
Melalui program SNI Bina UMK, sebanyak 2.109.202 produk usaha mikro dan kecil telah mendapatkan bimbingan dalam memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu, 2.671 pelaku usaha telah diberikan pembinaan untuk meningkatkan kesiapan dalam memenuhi standar kualitas. Sampai dengan Oktober 2025, BSN mengeluarkan 4.016 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI.
Di tingkat internasional, BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) terus memperkuat penerimaan global. Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari ILAC dan IAF, termasuk tanda tangan MRA APAC & ILAC serta MLA IAF. Dengan pengakuan tersebut, hasil uji, sertifikasi, hingga inspeksi dari laboratorium yang diakreditasi KAN dapat diterima secara global berdasarkan konsep “diuji sekali, diterima di mana saja”.
Perhelatan BMN 2025 menjadi wadah kerja sama untuk memperkuat sistem mutu nasional. Pada tahun ini, kegiatan meliputi peluncuran perdana skema akreditasi baru KAN, penyerahan sertifikat SNI kepada UMKM dan organisasi, serta sertifikat akreditasi LPK. BSN juga melakukan penandatanganan kesepakatan strategis dengan beberapa mitra.
Selain itu, seminar nasional diselenggarakan guna membahas arah kebijakan IMN dalam RPJMN 2025–2029 dengan mengundang Bappenas, pemerintah daerah, asosiasi LPK, serta pelaku industri yang memanfaatkan IMN untuk mengakses pasar global.
BSN berharap semangat BMN 2025 dapat memperkuat komitmen semua pihak dalam menciptakan IMN yang inklusif dan responsif. Pemerataan layanan berkualitas dianggap sebagai syarat penting agar pengembangan produk unggulan daerah dapat berjalan, daya saing industri meningkat, serta masyarakat mendapatkan layanan yang andal menuju Indonesia Emas 2045.
